Diakhir penjelasannya, Seno Aji berharap dengan laporan pihaknya ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat menjadi sarana untuk kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung, Albert Muntarie, S.T, M.H segera memenuhi hak-hak pemohon sebagai pengakses pelayanan publik dan memproses serta menyelesaikan permohonan pelayanan publik pemohon dan memberikan kepastian hukum.
“Adapun maksud dan tujuan kita sebagai pemohon menyampaikan surat laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi terhadap pencatatan blokir 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP oleh Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung agar Kepala kantor pertanahan Kota Bandar Lampung menghapus pencatatan blokir terhadap 26 bidang tanah terdaftar atas nama H. DMP dan memulihkan hak-hak nya, karena sudah jelas berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tanggal 25 September 2023 yang ditandangani oleh Panitera Harif Jauhari, S.H, M.H, menerangkan terhadap 26 bidang tanah dengan SHM terdaftar atas nama H. DMP tidak termasuk dalam sita perkara tindak pidana”, tutup aktivis Seno Aji.
Sebagai informasi bahwa laporan dari DPP KAMPUD ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait pencatatan blokir 26 SHM atas nama H.DMP diterima langsung oleh penerima laporan/pengaduan bernama Upi Fitriyanti. (***Ismunadi)
