BANDAR LAMPUNG,INFODESANEWS-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mengkritisi pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI yang berlangsung di hotel bintang 5 (lima) yakni Hotel Fairmont, Jakarta Pusat yang digelar selama 2 (dua) hari sejak Jumat (14/3/2025) sampai dengan Sabtu (15/3/2025).
Dalam keterangan persnya, Minggu (16/3/2025), Seno Aji sebagai Ketua umum DPP KAMPUD menilai tahapan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan di hotel bintang 5 telah menyimpangi asas hukum yang berlaku. Karena ruang hotel merupakan tempat privasi yang tidak setiap orang bisa memasuki ruang yang menjadi tempat agenda pembahasan revisi UU TNI tersebut.
“Kita sangat menyayangkan kinerja oleh panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama dengan unsur pemerintah yang melakukan pembahasan terkait dengan kepentingan publik di dalam ruangan yang memiliki sifat privat yakni di hotel kelas bintang 5 yaitu hotel Fairmont, tentunya ini telah menyimpangi asas-asas yang tercantum dalam UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan untuk diterapkannya 7 (tujuh) asas utama salah satunya asas keterbukaan, dengan demikian panja Komisi I DPR RI telah merubah asas keterbukaan menjadi asas privatisasi karena digelar di hotel.
Untuk diketahui dalam asas keterbukaan dapat dimaknai bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik untuk mendapat informasi dan/atau masukan dalam setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”, ungkap Seno Aji.
Aktivis yang dikenal low profil ini juga menyampaikan bahwa dengan digelarnya rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel kelas bintang 5 maka telah menciderai proses demokrasi dan penguatan serta keterlibatan partisipasi masyarakat.
