Lanjutnya, dari sektor kesehatan juga menghadapi tantangan, terutama dalam pencapaian indikator pelayanan minimal. Angka stunting menjadi perhatian utama, sehingga DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), PKK, dan Posyandu berperan aktif menekan prevalensi stunting, serta meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.
Kemudian di sektor infrastruktur, penanganan kawasan kumuh dinilai masih sangat rendah. DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tidak layak huni serta percepatan pembangunan drainase, jalan, dan jembatan.
Sementara itu, kinerja koperasi dan UMKM menghadapi kendala dalam audit eksternal akibat skala usaha yang terbatas. DPRD mendorong terobosan melalui koordinasi lintas dinas, termasuk sinergi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
DPRD juga mengkritisi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti pembangunan jalan dan renovasi Rumah Potong Hewan, yang mengalami serapan anggaran rendah. Capaian program jalan mantap oleh Dinas PUPR baru mencapai 62,34% dari target 71%. DPRD menuntut realisasi 100% pada 2025, termasuk proyek air limbah dan sanitasi.
