Mensikapi Surat Edaran Bupati, KPU Blora Mengambil Sikap

BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Surat Edaran (SE) bupati nomor 14/0167,  tentang ketentuan pendaftaran PPK, PPS dan KPPS bagi kepala desa, perangkat desa, anggota BPBD, ASN/P3K, Pegawai/Guru Non ASN dan karyawan BUMD dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dilarang menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2020. Yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain melarang sebagai penyelenggara Pilkada, SE tersebut juga menyebutkan untuk ASN/P3K, Pegawai/Guru Non ASN dan karyawan BUMD di Kabupaten Blora harus mendapatkan izin atasan langsung. Apabila melanggar, akan diberikan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SE ini dikeluarkan agar kepala desa, kepala desa, perangkat desa dan BPD bisa bersifat netral dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang. Dengan dikeluarkannya SE ini, maka SE Bupati Blora nomor 279.4/0088 tanggal 13 Januari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketua KPU Blora, Hamdun mengungkapkan, Surat Edaran (SE) itu adalah sepenuhnya kewenangan bupati. Untuk itu pihaknya akan menyesuaikan SE tersebut. Meski dalam aturan KPU tidak melarang guru negeri, guru tidak tetap (GTT), aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendampingan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan perangkat desa, pegawai BUMN, dan BUMD, juga tidak dilarang menjadi anggota PPK, asal ada izin tertulis atasan yang diserahkan bersamaan berkas pendaftaran.

“Kami berharap para calon pendaftar bisa menyesuaikannya, karena prosesnya masih panjang” terangnya.

Dia menambahkan, KPU sudah menjelaskan secara gamblang baik dampak negative dan positifnya. Namun keputusan akhir, ada SE yang melarang perangkat dan BPD.

“Semua sudah kami jelaskan. Keputusan kami kembalikan kepada pak bupati. KPU menghormati keputusan ini dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan,” tambahnya.

lebih lanjut ketua KPU Blora mengungkapkan perekrutan belum terlaksana. Apalagi, saat ini, pihaknya tidak mempunyai rekapitulasi siapa BPD, Perangkat yang selama ini ikut mendaftar.

“Kami  sudah menyiapkan mekanisme apabila SE ini nanti berpengaruh teradap proses perekrutan. Bisa menambah waktu pendaftaran atau yang lainnya,” tegasnya.

Rencananya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora segera membuka rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamanan (PPK) untuk 16 kecamatan di Kabupaten Blora. Rekrutmen PPK dilakukan seiring terus bergulirnya tahapan pemilihan kepala daerah yang digelar 23 September 2020 mendatang.

Di Blora 16 kecamatan, dimana tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada yang nantinya tersebar di 295 desa-kelurahan di 16 kecamatan se-Blora sebanyak 1.735 titik, dan jumlah itu bisa bertambah atau bekurang.***Red