Rapat Paripurna Penetapan dan Pemberhentian Bupati Dan Wakil Bupati Blora 

banner 728x90

“Berdasarkan ketentuan Pasal 160 dan 160a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa pengesahan calon bupati dan wakil bupati terpilih ditetapkan berdasarkan KPU, yang kemudian disampaikan DPRD Blora ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur,” tutur Mustopa.

BACA SELENGKAPNYA :  Rapat Paripurna Secara Marathon, Akhirnya Ranperda APBD-P 2020 Disepakati

Lanjutnya, Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada 2020, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, Mustopa menyampaikan bahwa pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2020, yakni Arief Rohman dan Tri Yuli Setyowati, akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan pasangan terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2024.

“Proses pemberhentian ini juga akan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan resmi,” terangnya.

banner 728x90