Tolak Kenaikan BBM, Polres Kudus Kawal Para Mahasiswa

KUDUS – Aksi Damai oleh Aliansi September Bergerak yang terdiri dari PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Kudus, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kudus dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Kudus untuk menolak kenaikan harga BBM, berlangsung di bawah panasnya matahari, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, aksi terjadi tanpa ada friksi karena jajaran kepolisian Polres Kudus secara humanis mengawal aksi yang berlangsung di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus menuju gedung DPRD Kudus itu.

Peserta Aksi Damai juga mengapresiasi Kepolisian yang bersikap humanis selama berlangsungnya aksi. Ia menyampaikan aspirasi dengan kawalan langsung oleh Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama.

Tidak hanya itu, saat menuju ke gedung DPRD Kudus hingga setelah Aksi Damai berakhir, para mahasiswa difasilitasi oleh Polres Kudus dengan beberapa unit mobil untuk diantar menuju tempat berkumpul.

“Polres Kudus siap memberikan rasa aman dan nyaman kepada adik-adik mahasiswa agar dalam menyampaikan aspirasi dapat berlangsung aman damai dan kondusif, kami terus mendampingi,” kata AKBP Wiraga Dimas Tama.

Usai demo, Polres memang menyediakan berupa truk dan pikap yang tujuannya untuk mengangkut para adik – adik mahasiswa ke tempat awal berkumpul.

Ketua PMII PMII Muh Alvin Rizqya mengaku salut dengan sisi humanis Polres Kudus yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang menyampaikan orasi dengan mengawal hingga memberikan tumpangan menuju titik kumpul awal.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolres Kudus karena bisa turun bersama kami dan mengamankan serta memfasilitasi teman – teman mahasiswa,” ujar Alvin.

Mahasiswa, kata Alvin, bisa leluasa menyampaikan aspirasi tanpa ada gesekan sedikitpun dengan petugas baik Kepolisian maupun TNI.

Dalam aksi itu, para mahasiswa menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM bersubsidi, menuntut pemerintah memberantas mafia BBM, menuntut pemerintah menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi tepat sasaran.

“Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” pungkasnya.(@Gus)