Fraksi PKS Kritisi Pemkab Lamsel Terkait Rencana Pinjaman

(Juru bicara Fraksi PKS, Imam Rohadi saat bacakan pandangan akhir fraksi)

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Lampung Selatan, dari Fraksi PKS memberikan beberapa poin dan catatan terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Lampung Selatan, 2021-2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara fraksi PKS, Imam Rohadi, saat sidang Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Senin (26/7/2021)

Dalam pandangan akhirnya Fraksi PKS menilai perlu adanya berbagai macam pertimbangan dan pembahasan bersama legeslatif terkait rencana Pemkab Lampung Selatan, meminjam dana ke pihak ketiga.

Menurut Fraksi PKS, PAD Lampung Selatan, mengalami penurunan terus dampak dari pandemi covid-19. Maka harus melalui kajian yang mendalam dan melibatkan team ahli dan akademisi sebelum melakukan pinjaman.

“Karena tiga tahun berturut-turut sejak 2017, 2018 dan 2019, terdapat adanya anggaran silpa yang begitu besar, ini berarti bukan masalah ketersediaan anggaran tapi lebih kepada kinerja OPD, untuk itu perlu dipertimbangkan kembali terkait rencana peminjaman ke pihak ketiga.

“Jika dipaksakan meminjam maka peruntukannya harus betul-betul melalui perencanaan yang matang sehingga dana pinjaman tepat sasaran, meskipun menurut analisis rasio atau DSCR (Debt Service Coverage Ratio) layak untuk melakukan peminjaman, tapi perlunya kehati-hatian jangan sampai menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.”ujar juru bicara fraksi PKS Imam Rohadi dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya.

Selain itu fraksi PKS juga meminta pemerintah secara serius dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19, yang belakangan ini kasusnya semakin meningkat.

Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan tauladan pada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan claster baru penyebaran wabah Covid-19. dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana baik di RS Bob Bazar maupun di puskesmas-puskesmas untuk memberikan pelayanan khusus bagi ibu hamil yang akan melahirkan dengan kasus Covid-19. serta penyediaan oksigen, antigen, dan obat-obatan.

Lebih lanjut disampaikan dalam pandangan akhirnya Fraksi PKS juga meminta pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang menjalani Isolasi Mandiri untuk memberikan berupa vitamin, obat-obatan dan memberikan bantuan ataupun santunan kepada masyarakat yang meninggal dunia akibat Covid-19.”kata Imam.

Disisi lain Fraksi PKS juga meminta pemerintah konsistensi dalam kebijakan pembangunan. “Kalau kita melihat ke belakang (flashback) RPJMD 2016-2021 salah satu targetannya adalah “Tiga Tahun Jalan Mulus” dengan kontruksi jalan kabupeten berpenutup aspal atau beton dengan targetan tahun 2016 = 43,88%, tahun 2017 = 52,60%, tahun 2018 = 76,30%, dan tahun 2019 udah 100% tertutpi dengan aspal atau beton.

“Namun hingga saat ini masih banyak jalan kabupten yang belum tersentuh penutup aspal atau beton, sehingga menjadikan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemimpin. Tapi kami yakin dengan bapak bupati sekarang yang sudah berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif bisa menyelesaikannya di tahun-tahun berikutnya.”paparnya.

Diketahui Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, dalam rangka pengambilan keputusan RPJMD tahun 2021-2026 yang dipimpin langsung oleh ketuanya H.Hendriy Rosyadi di dampingi tiga pimpinan lainnya, Agus Sartono, Agus Susanto dan Waris Basuki berserta anggota yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat yang dihadiri wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Sekdakab Thamrin, besrta sejumlah OPD secara virtual zoom meeting di Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat. (Red)