Melalui surat jenis Pidsus -3A tersebut, dijelaskan bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan dari DPP KAMPUD nomor 15/B/Set/LP/DPP-KAMPUD/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal laporan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp. 17.455.245.000,- dari alokasi DAK fisik dan APBD tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, maka atas dasar juknis Kejaksaan RI tentang penanganan laporan atau pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah laporan pengaduan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.
Menanggapi upaya Kejati Lampung tersebut, ketua umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Kejati Lampung dan melakukan pendampingan terhadap tindaklanjut penanganan laporan terkait dugaan KKN dalam pelaksanaan proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp. 17.455.245.000,- dari alokasi DAK fisik dan APBD tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
“Kita terus memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dibawah komando Bapak Danang Suryo Wibowo, S.H, L.LM melalui Aspidsus Armen Wijaya, S.H, M.H yang telah meneruskan atau melimpahkan penanganan laporan/pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya yakni membongkar skandal dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp. 17.455.245.000,- dari alokasi DAK fisik dan APBD tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
