Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (58 menit yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (1 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (4 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (5 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (6 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (9 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu)

Aktifis laporkan BKPP ke Polres Kudus

Redaksi
Redaksi Jurnalis
25 Februari 2019, 21:44 WIB • ~2 mnt • 426
Aktifis laporkan BKPP ke Polres Kudus
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

KUDUS, INFODESANEWS – Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus sabtu kemarin 23/02/2019 dianggap tidak mengakomodir pegawai honorer Kategori 2.  Hal ini berujung pelaporan oleh aktifis kudus yang tergabung dalam LSM Pancasona ke Polres Kudus senin 25/02/2019.

Ketua LSM Pancasona kholilul ulum menganggap, BKPP diduga menyalahi kewenangannya dengan tidak melibatkan DPRD Kudus dalam merumuskan perekrutan PPPK.

BKPP juga dianggapkan sewenang-wenang serta mengabaikan surat yang dilayangkan oleh DPRD kudus Kepada Presiden jokowi terkait penuntasan tenaga honorer k 2 di Kudus berjumlah 225 orang yang terdaftar nominatif tenaga honorer kategori II hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan berkas lengkap dan sudah melalui uji publik tertanggal 27 maret 2013. Dengan ini dianggap bisa menimbulkan persoalan baru serta memunculkan k 2 yang tidak jelas.

“Saya berharap pemda kudus menuntaskan kasus tenaga honorer K 2 sejumlah 225 orang sesuai daftar nominatif tenaga honorer k 2 hasil verifikasi dan validasi yang di nyatakan lengkap berkasnya melalui uji publik tertanggal 27 maret 2013.
Dengan mengindahkan K 2 yang sudah terdaftar. Dalam hal ini BKPP Kudus dianggap membuka celah persoalan baru, dan akan merugikan nasib tenaga honorer K 2” tutur kholilul ulum.

Selain itu kholilul ulum juga menambahkan, PemKab kudus harus segera menolak atau membatalkan hasil seleksi PPPK ( http://sscan.bkn.go.id ) kemarin 23/02/2019 yang dilaksanakan di SMK. 1 Kudus, di jl ganesa II Purwosari, kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

“untuk itu Hasil seleksi tersebut harus dibatalkan” tutup ulum.

Dalam menerima laporan, Kanit III Tipidkor IPTU Luk Har Syan’in S.H mengucapkan terimakasih atas peran serta masyarakat, serta akan menindak lanjuti dengan mengundang yang terkait untuk dilakukan klarifikasi.

“Karena kepadanya ke Kapolres Kudus, ini akan di hadapin dulu ke Kapolres, prosedurnya memang seperti itu” tuturnya.***Rozi.

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
6 + 2 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi