Anggota DPRD Lamsel Minta Samsat Keliling Layani Balik Nama, Ganti Pelat dan Pemutihan Pajak

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan meminta agar pelayanan di unit Samsat keliling ditingkatkan dengan menambahkan layanan balik nama kendaraan dan penggantian pelat nomor.

Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan layanan di Samsat keliling, yang saat ini hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan.

“Saat ini Samsat keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan saja. Sementara masyarakat di daerah pelosok juga butuh layanan balik nama dan penggantian pelat nomor, agar mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor induk Samsat,” ujar Dwi Riyanto anggota DPRD Lampung Selatan,dari Partai Gerindra dapil 6 itu pada infodesanews.com, Jum,at (4/7/2025)

Menurutnya, keberadaan Samsat keliling seharusnya menjadi solusi nyata bagi masyarakat di wilayah terpencil atau jauh dari pusat kota. Namun tanpa layanan lengkap, manfaatnya belum maksimal.

“Kita ingin Samsat keliling benar-benar menjangkau dan memudahkan masyarakat. Apalagi sebagian besar warga tidak memiliki waktu atau biaya lebih untuk mengurus ke kantor Samsat,” lanjutnya.

Pihak DPRD juga mendorong koordinasi lintas instansi antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja agar regulasi dan sistem pelayanan bisa menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

“Kami berharap ke depan ada inovasi pelayanan publik yang lebih pro-rakyat, termasuk perluasan jenis layanan di unit keliling ini,” tegasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN Agus Sartono turut menegaskan pentingnya layanan yang lebih komprehensif agar masyarakat yang berada jauh dari kota tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengurus administrasi kendaraan.

“Banyak masyarakat di desa yang menunggak pajak karena keterbatasan akses dan informasi. Kalau layanan pemutihan bisa hadir di Samsat keliling, itu akan sangat meringankan beban mereka,” katanya.

Pemutihan pajak kendaraan — yang biasanya berupa penghapusan denda keterlambatan atau bebas biaya balik nama — dinilai sebagai program yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih sulit pascapandemi. (Red)