LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah bukan perkara administratif semata. Di balik aturan yang disusun, ada kepentingan masyarakat, pelaku usaha, hingga masa depan kemandirian fiskal daerah yang harus benar-benar diperhitungkan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lampung Selatan saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Slamet Nuriman dari Fraksi Partai NasDem, itu dipusatkan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pembahasan ini memiliki arti strategis. Sebab, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menentukan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian: jangan sampai perubahan perda justru hanya berorientasi pada ambisi meningkatkan penerimaan daerah, sementara kemampuan ekonomi masyarakat dan beban pelaku usaha diabaikan.
Pemerintah daerah tidak boleh hanya piawai menetapkan target pendapatan, tetapi lemah dalam memastikan pelayanan yang sebanding dengan pungutan yang dibayarkan masyarakat.
Bapemperda pun dituntut tidak sekadar membahas pasal demi pasal untuk memenuhi tahapan pembentukan regulasi. Setiap materi perubahan harus diuji secara kritis, mulai dari dasar hukum, urgensi perubahan, potensi penerimaan, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Jangan sampai muncul aturan yang secara administratif terlihat mampu mendongkrak PAD, tetapi dalam praktiknya justru menciptakan beban baru, ketidakpastian, bahkan menghambat pertumbuhan usaha di daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berani mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi yang selama ini berjalan.
Apakah potensi pendapatan sudah tergarap maksimal? Apakah kebocoran penerimaan telah diantisipasi? Dan apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang layak atas kewajiban yang mereka tunaikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak berhenti sebagai produk hukum di atas kertas.
DPRD melalui Bapemperda memiliki tanggung jawab memastikan regulasi yang dilahirkan tidak hanya menguntungkan sisi penerimaan pemerintah, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.
Sebab, meningkatkan PAD memang penting. Namun, jangan sampai rakyat hanya diingat ketika pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan, sementara hak mereka atas pelayanan publik yang berkualitas justru terabaikan. Pajak dan retribusi adalah kewajiban, tetapi pelayanan yang baik merupakan tanggung jawab pemerintah. (Redaksi Infodesanews)