Sabtu, 26 September 2026
TERKINI
• Hasil Lab Kasus MBG Blora Berbeda dengan Keterangan Dinkes, Bacillus cereus Dipertanyakan (9 jam yang lalu) • 17 Desa Wilayah Lamsel Bakal Mengikuti Penilaian Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi (12 jam yang lalu) • Kodim 0721/Blora dan BAZNAS Bedah Dua Rumah Warga Sambut HUT ke-81 TNI (15 jam yang lalu) • Fly Jaya Buka Rute Penerbangan Reguler Masamba-Makassar Segera Mengudara (16 jam yang lalu) • Ketum LAFKI dr Benny, Dorong RS Elim Rantepao Dikembangkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (16 jam yang lalu) • SDN 1 Plosarjo Terima Bantuan Revitalisasi, Kelas Rusak Kini Siap Jadi Ruang Belajar Nyaman (17 jam yang lalu) • Perkuat Kelembagaan dan Kolaborasi, PWI Sulsel Silaturahmi ke Bank Mandiri (17 jam yang lalu) • Dua Bulan Hampir Berlalu, RDP Limbah PT Ciomas Belum Terwujud, Ada Apa? (1 hari yang lalu) • Geothermal Rajabasa Ditolak Masyarakat, DPRD Siap Teruskan Aspirasi hingga ke Pemerintah Berwenang (1 hari yang lalu) • Bupati Banyumas Dukung GreenMu, Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (1 hari yang lalu)
INFODESA 14 Februari 2018, 07:17 WIB 515 kali dibaca ~3 mnt baca Bukti Tayang (PDF)

Bayar Pajak Kok Sulit, Maka Yang Salah Pemerintah

Penulis: Redaksi
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Bayar Pajak Kok Sulit, Maka Yang Salah Pemerintah
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

Semarang, Infodesanews.com – Upaya meningkatkan pendapatan di sektor pajak, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah terus menjaga integritas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dia juga meminta BPPD untuk terus membuat inovasi-inovasi yang mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat.

“Masyarakat ini ingin membayar kontribusinya kepada negara dalam bentuk pajak. Kalau rakyat ingin berkontribusi bayar pajak kok sulit, maka yang salah kita,” katanya saat membuka kegiatan Revolusi Mental Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Jujur dan Berintegritas, di Kantor  BPPD Jateng, Senin (12/2).

Menurut Ganjar, reformasi pelayanan yang dilakukan oleh BPPD sejauh ini sudah sangat baik, salah satunya inovasi weekend services di mana masyarakat tetap masih bisa membayar pajak meski pada hari libur. Inovasi tersebut menghasilkan target pendapatan provinsi ini melebihi target yang sudah ditetapkan pada 2017 lalu.

Capaian pendapatan pajak Jateng pada 2017 melebihi 100 persen. Di antaranya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 3,77 triliun atau 101,9 persen dari target Rp 3,7 triliun. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) target Rp 2,97 triliun, tercapai 100,61 persen atau Rp 2,988 triliun.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) target Rp 1,586 triliun, tercapai 104,21 persen atau Rp 1,653 triliun. Pajak Air Permukaan (PAP) target Rp 10,5 miliar terpenuhi 106,15 persen atau Rp 11,145 miliar. Pajak Rokok target Rp 1,95 triliun terealisasi 104,12 persen Rp 2,03 triliun. Sementara Retribusi Daerah, target Rp 4,775 triliun tercapai 102,71 persen atau Rp 4,905 triliun.

“Layanan weekend services yang tetap melayani masyarakat yang ingin bayar pajak meski di hari libur ini hasilnya target pendapatan kita meningkat melebihi dari target,” ujarnya.

Ganjar berharap capaian prestasi tersebut bisa memacu kinerja BPPD untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga target pendapatan pajak pada 2018 juga bisa terlampaui dan bisa mengoptimalkan potensi-potensi pajak yang belum tergarap dengan baik.

Kepala BPPD Jateng Ikhwan Sudrajat mengatakan pihaknya terus melakukan introspeksi, mengkaji kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Diakui, saat ini masih banyak komplain masyarakat yang masuk, namun laporan tersebut lebih banyak menyangkut cek fisik dan BPKB yang tidak berkaitan langsung dengan BPPD.

“Masih banyak masyarakat yang men-tweet Pak Gubernur. Namun berdasarkan identifikasi yang kami lakukan atas laporan yang muncul kebanyakan cek fisik dan BPKB dan tidak ditemukan yang berkaitan dengan tempat kami,” katanya.

Meski demikian, lanjut Ikhwan, untuk meminimalisasi komplain masyarakat, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian sebagai partner kerja. Di samping itu, juga akan segera melakukan digitalisasi semua pekerjaan.

Sebagai informasi, kegiatan revolusi mental tersebut diikuti oleh kurang lebih 400 peserta ASN di lingkup BPPD Jateng. Selain pengarahan dari Gubernur, mereka juga diberi pencerahan oleh tausyiah yang dibawakan KH Musthofa Bisri atau yang lebih akrab disapa Gus Mus.

“Mudah-mudahan kegiatan ini membantu memotivasi kita, sehingga kita bisa bekerja lebih baik dibanding tahun lalu,” tutupnya.(Kh, Humas Jateng/Aras).

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Iklan Penulis & Sponsor Space Iklan Disewakan - Hubungi Redaksi

Rekomendasi Shopee Pilihan Redaksi

Diskon Spesial
Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi Infodesanews

Redaksi Infodesanews

Redaksi Pelaksana & Admin

Dewan Redaksi Pusat INFODESANEWS Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Terverifikasi Kominfo 593

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi