BLORA, INFODESANEWS – Pemkab Blora optimis di tahun 2024 ini prevalensi stunting bisa turun hingga di angka 14%. Keyakinan itu didasari berbagai hal, diantaranya meningkatnya kehadiran balita dan baduta di penimbangan, termasuk identifikasi calon pengantin di semua desa dan kelurahan yang ada.
Saat memaparkan kinerja Pemkab Blora dalam pelaksanaan 8 Aksi Konferensi Penurunan Stunting Tahun 2024 di Hotel Wujil, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa-Kamis (28-30/5/2024), Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyawati, selaku Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, mengatakan, hadir dan memaparkan secara langsung pada tahun 2023 menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blora mencapai 21,2%.
Prosentase tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2022, dimana prevalensi stunting Kabupaten Blora mencapai 25,83%. Blora tetap optimis di tahun 2024 ini, prevalensi stunting bisa turun hingga ke angka 14%.
“Untuk target kami di tahun 2024 itu di angka 14% dan insyaAllah kami sangat meyakini. Dengan melihat penimbangan serentak Februari kemarin, kehadiran balita dan baduta yang melakukan penimbangan atau (D/S) meningkat hingga 91,2%, sehingga kita bisa mengantisipasi sejak awal dan bisa melihat dengan lebih mudah apakah ada kasus baru atau tidak,” papar Wakil Bupati Tri Yuli.
Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Mahbub Djunaidi menambahkan, komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mencapai target penurunan stunting di tahun 2024 , didukung oleh dana desa untuk menangani kasus stunting. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora juga melakukan identifikasi terhadap Catin (Calon Pengantin) di semua Desa dan Kelurahan melalui KUA dan memberikan pembinaan perkawinan sehingga stunting bisa ditekan dari awal.
“Terkait target tahun 2024, ini karena ada Perbup yang mengatur penggunaan dana desa untuk stunting sehingga kami optimis bisa mencapai target di tahun 2024. Kemudian kita antisipasi dari awal untuk catin kita data by name by address bekerjasama dengan KUA,” jelas Mahbub.
Nanti mereka (KUA & Puskesmas), lanjut Mahbub, akan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, jadi sebelum mereka punya bayi pemerintah sudah berikan pembinaan agar siap betul. ”Selain itu kita juga akan memberikan tablet tambah darah dan kita kawal oleh tim pendamping keluarga kemudian PKK untuk memastikan bahwa catin kita sudah minum, kemudian ini dilaporkan secara berkala. Sehingga kita yakin mencapai target di 2024.
Wakil Bupati Blora yang kerap disapa Mba Etik menambahkan, tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dalam menangani stunting, dimana telah dilaksanakan semua sesuai dengan rencana kegiatan.
“Rencana Kegiatan sudah kami laksanakan semua . Yakni meliputi Kegiatan Rembug Stunting di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan desa. Kemudian pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pembinaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh Dinas Pengendalian Penduduk & KB yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, serta pembinaan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Pembinaan Kader Posyandu.selain itu kami juga menggandeng CSR untuk membantu Pembangunan jamban di Kecamatan Todanan,” jelasnya.
Selain itu, kepada Tim Penilai TPPS Provinsi, Mba Etik juga memaparkan praktik baik kabupaten Blora yang telah mendapatkan penghargaan Desa Bebas Stunting Award dalam rangka stunting yaitu Gerakan Makan Sebutir Telur atau “Gemati Lur”.
“Praktik baik yang sudah dilakukan di kabupaten Blora dalam rangka penurunan Stunting adalah Gemati Lur (Gerakan Makan Sebutir Telur). Ini merupakan Gerakan Makan Sehari Satu Telur untuk Balita di Wilayah Desa Kecamatan Kedungtuban, dan kegiatan dilengkapi dengan pelatihan memasak memodifikasi olahan telur agar balita tidak bosan. Alhamdulilah dengan kegiatan ini kami menerima penghargaan Desa Bebas Stunting Award,” pungkas Wakil Bupati Tri Yuli Setyawati.**Red.
