SULSEL(LUTRA), INFODESANEWS – Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kedelapan (XIII). Opini Tahun Anggaran 2019 tersebut disampaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Jumat (29/5/2020).
Hal ini terungkap di masa Pandemi Covid-19 di acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2019 yang dilaksanakan secara Daring/Virtual oleh BPK Perwakilan Sulsel.
“Delapan kali memperoleh opini WTP dari tahun 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Manajemen Pemda Lutra untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktek-praktek pengelolaan keuangan yang baik,” kata Bupati Lutra, Hj. Indah Putri Indriani seraya merasa bahagia, gembira bersyukur bahwa opini WTP berhasil kita dapatkan dan ini bukti kolaborasi, sinergitas serta konsolidasi antar perangkat daerah,” jelas Indah Putri Indriani.
Di sisi lain, Bupati Lutra juga mengingatkan, diperolehnya opini WTP bukan berarti akan memudahkan meraih opini yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, pasti akan ada temuan-temuan baru dalam kontrol internal pemeriksaan keuangan.
“Setiap tahun masalah berubah-ubah. Jadi bukan berarti besok aman karena akan ada prosedur-prosedur baru untuk menemukan pengendalian internal yang lemah. Sehingga masalah yang muncul semakin detil,” tambahnya, seraya menambahkan meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Dan kita upayakan segera membuat rekomendasi pasca diterimanya LHP atas LKPD ini.
Disinggung mengenai pencapaian WTP untuk kedelapan kalinya, Indah panggilan akrab Bupati Lutra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Luwu Utara yang telah mendukung dan bekerja sungguh-sungguh. Bupati berharap pencapaian dan prestasi tersebut terus ditingkatkan, dan perolehan itu setidaknya menjadi standar minimal yang dimiliki Luwu Utara dan itu diukur tak hanya dari income tapi outcome juga.
Sementara Ketua DPRD Lutra, Drs Basir juga merasa bahagia, gembira dan senang Lutra mendapatkan opini WTP VIII dan mari kita bekerja sungguh-sungguh. Setidaknya kita telah mencoba yang terbaik, prestasi dinaikan terus, kita bicara kinerja. Mudah mudahan ini minimum standart yang kita miliki, kita akan menyiapkan untuk capaian yang lebih tinggi lagi. Capaian baru menuju ukuran-ukuran kinerja dan pencapaian yang diukur dengan outcome,”pesannya.
Sementara pula Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Baharuddin mengatakan bahwa, opini WTP adalah suatu bukti terjalinnya kerjasama semua perangkat daerah.
“Intinya prinsip pengelolaan keuangan daerah harus transparansi dan akuntabilitas, sudah berjalan baik dari masa ke masa. Dan kita semua berharap entitas pelaporan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu terus prrhatikan unsur transparansi dan akuntabilitas,” tukas Baharuddin.(yustus)
