BLORA, Infodesanews.com – Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi di pinpin Bupati Blora, Djoko Nugroho pimpin yang dilaksanakan di Hotel Arra Cepu, Kamis (24/5). Rakor ini juga dihadiri oleh Pj. Bupati Bojonegoro, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Dalam Rakor ini dibahas mengenai rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terletak di Blora bagian selatan. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan bahwa Kabupaten Blora akan melaksanakan pemerataan pembangunan di Blora bagian selatan. Jembatan tersebut yaitu jembatan Medalem-Ngraho, yang menghubungkan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro dan akses jalan Randublatung-Getas-Banjarejo, yang menghubungkan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Ngawi.
Sebagaimana dipaparkan oleh Djoko Nugroho, bahwa posisi geografis Kabupaten Blora kurang menguntungkan, karena tidak terletak di dua jalur potensial, yakni utara maupun selatan. Kondisi ini semakin tidak menguntungkan karena hampir 50% wilayah Blora adalah kawasan hutan milik Perhutani.
“Kabupaten Blora memiliki 130 desa yang berada di kawasan hutan, di mana akses jalan keluar masuk desa begitu buruk. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sudah sejak beberapa tahun yang lalu mengupayakan pembangunan jalan di kawasan hutan milik Perhutani, namun tidak dapat dilakukan karena terganjal aturan,” ujar Djoko Nugroho.
“Jarak antara Desa Getas dengan Alun-Alun Ngawi hanya 4 kilometer. Tapi warga saya kalau mau ke kota harus muter sampe 60 kilometer lebih,” keluhnya.
Melalui Rakor ini, diharapkan terwujud sebuah kesepakatan yang konstruktif antara ketiga Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di kawasan hutan.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Bojonegoro, Dr Suprianto SH MH menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan tersebut. Namun demikian, terlebih dahulu perlu adanya kesepakatan antar Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Kabupaten, mengingat pembangunan ini melibatkan 2 Provinsi.
Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi, pihaknya, melalui Kepala Dinas PU, Hadi Suroso juga menyatakan kesediaanya untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blora dalam pembangunan akses jalan Randublatung-Getas-Banjarejo. Hal ini semata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Djoko Nugroho sangat menyambut baik kesediaan pihak-pihak terkait, termasuk dari Perhutani dalam upaya rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Blora bagian selatan menuju kabupaten tetangga. Selanjutnya, dia meminta OPD terkait untuk segera melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk terwujudnya pembangunan tersebut.
Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Blora, Asisten I dan Asisten II Sekda Blora dan Adm KPH Ngawi. (Humas Blora/Adm)
