Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (1 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (2 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (3 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (6 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (21 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (2 hari yang lalu)

Cegah Korupsi Dan Gratifikasi : Bupati, Kapolres Dan Kajari Blora Teken PKS APIP-APH

Redaksi
Redaksi Jurnalis
21 Juli 2018, 07:43 WIB • ~3 mnt • 765
Cegah Korupsi Dan Gratifikasi : Bupati, Kapolres Dan Kajari Blora Teken PKS APIP-APH
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

Semarang, Infodesanews.com – Bupati Djoko Nugroho bersama Kapolres AKBP Saptono SIK, MH dan Kajari Yulitaria SH, MH dan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis (19/7/2018) berkomitmen melakukan pencegahan dini terhadap kasus korupsi dan gratifikasi yang berpotensi terjadi di lingkungan pemerintahan.

Komitmen itu diwujudkan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Indikasi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Acara penandatanganan PKS itu disaksikan Irjen Kemendagri RI Sri Wahyuni SH, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP, perwakilan Polda Jateng dan Kejati Jateng.

Irjen Kemendagri RI Sri Wahyuni SH mengemukakan, perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden kepada seluruh menteri, kepala kejaksaan tinggi dan kapolda seluruh Indonesia pada 19 Juli 2016 terkait penanganan perkara pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Arahan presiden sangat jelas. Antara lain, kebijakan atau diskresi kepala daerah tidak dapat dipidanakan, tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan, kerugian keuangan negara yang dinyatakan oleh BPK, diberikan waktu untuk menindaklanjuti selama 60 hari,” kata dia.

Ditambahkan, pasca arahan presiden itu, 30 November 2017, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kejaksaan Agung dan Kapolri bersepakat dan menandatangani nota kesepahaman terkait koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat dikhususkan pada pengaduan yang terindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menyambung, penandatanganan kerja sama serupa juga sudah dilakukan antara gubernur, kepala kejaksaan tinggi dan kapolda Jateng beberapa waktu lalu. Sehingga, perjanjian kerja sama antara pemkab/ pemkot, kejaksaan negeri dan polres ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Menurut Sri Puryono, penandatanganan perjanjian kerja sama APIP-APH merupakan upaya cegah dini terhadap terjadinya korupsi dan gratifikasi. Jawa Tengah merupakan provinsi yang kesebelas melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama ini.

“Ini merupakan upaya yang menurut saya sudah sangat maksimal. Harapan kita bisa mampu mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Ini upaya riil,” ujar Sekda Jateng.

Meski sudah ada perjanjian kerja sama antara APIP-APH, Sekda berpesan agar semua pihak, khususnya di kalangan birokrasi, tetap harus mengawasi bersama-sama. Jangan sampai yang lainnya tak acuh.

“Nanti kalau ada apa-apa kita awasi bersama. Jangan sampai ada kesan bahwa adanya perjanjian kerja sama, seolah-olah malah nggampangke. Halah sudah bisa diselesaikan. Kan kita sudah ada perjanjian kerja sama. Adanya perjanjian kerja sama, seharusnya semakin membuat lebih tegas dan lebih jelas,” tutupnya.

Sementara itu Bupati Djoko Nugroho sangat mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menggagas adanya penandatanganan perjanjian kerja sama antara APIP-APH ini hingga tingkat Kabupaten /Kota se Indonesia.

“Penandatanganan PKS ini sangat bagus, sebagai wujud kesepahaman untuk bersama-sama menyamakan persepsi terhadap aduan masyarakat kepada APIP-APH terkait potensi pelanggaran hukum. Semoga Blora tetap kondusif dan terbebas dari segala bentuk kasus korupsi,” kata Bupati. (Tim Berita)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 2 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi