LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Dalam waktu dekat Pemerintah Daerah Lampung Selatan melalui produk hasil asli dari Kecamatan berencana bakal menggelar pameran UMKM di 17 Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan.
Hal tersebut diketahui saat Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Webinar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2022 secara virtual, dari ruang vicon, Rumah Dinas Bupati setempat, Selasa (14/06/2022).
Menurut Nanang kegiatan tersebut akan segera diagendakan, kegiatan ini dan harus segera dilaksanakan.
“Kita ada 17 Kecamatan dan akan dilaksanakan satu bulan sekali, supaya Pemerintah Daerah tahu mana Kecamatan yang menonjol produknya, kita juga akan tahu pendataannya, dari kegiatan di Kecamatan itu,” ujarnya.
“Pelaku dari UMKM nanti supaya ada sosialisasinya dan juga harus menjaga kualitas produk tersebut. Nanti diawasi ya, supaya tidak boleh mengambil produk dari luar, harus sesuai dengan lebel dan kualitas daerah masing-masing,” imbuhnya.
Diketahui Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta dengan mengambil tema Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri.
Hal tersebut, sesuai arahan presiden mengenai pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, hasil identifikasi BPKP ditemukan beberapa permasalahan mengenai belanja produk dalam negeri seperti adanya kesulitan mengindentifikasi karena ketiadaan daftar rujukan produk lokal yang representatif.
“Pada tahap perencanaan adanya kesuliatan dalam mengidentifikasi belanja, salah satunya ketiadaan daftar rujukan produk dalam negeri yang representatif/yang baik, ini menjadi penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” terang Kepala BPKP.
Selain itu, Kepala BPKP menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan pada tahap pelaksanaan masih banyak produk impor yang dibeli pemerintah walaupun ada produk lokal pengganti.
“Keengganan hal tesebut salah satunya dipicu dengan harga produk dalam negeri yang relatif tinggi dari produk impor,” jelas Yusuf Ateh.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, hal penting yang menjadi fokus terhadap belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah yakni menciptakan nilai tambah serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Ini uang rakyat, yang dikumpulkan dari uang pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian dibelanjakan produk impor! yang dapat nilai tambahnya negara lain, lapangan kerjanya yang dapat orang lain!,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta BPKP untuk mensinergikan mengawal dan mengawasi program belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dengan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.
“Terakhir, sekali lagi saya meminta BPKP untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri dan berikan sanksi yang tegas untuk ini,” jelas Jokowi. (Red)
