Tegal, Infodesanews.com – Sambutan baik diberikan pada rombongan Dinas Sosial Kota Semarang dalam upayanya membuktikan komitmen mensukseskan program kementerian sosial, Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019. Rombongan dinas sosial kota semarang diterima dan disambut dengan baik di Gedung Dadali Bappeda Kabupaten Tegal.
Nurhayati menerangkan tentang kondisi terkini di mana proses monitoring dan evaluasi atas pembubaran lokalisasi masih menyisakan pekerjaan rumah tersendiri
“Tidak semua terselesaikan secara langsung dan instan.” Kata Nurhayati. “Sebagian ada yang memilih pulang sendiri ke daerah asalnya, ada yang kita kirimkan ke dinas sosial kabupaten dan kota asalnya. Untuk mantan PSK yang asli dari sini (kabupaten Tegal) ada yang benar-benar sudah beralih profesi dan ada yang masih belum jelas. Dari kami bekerjasama dengan Satpol PP, Kodim, dan Polres yang harus rajin untuk razia. Karena disinyalir ada yang bermain secara online, dan berubah menjadi panti pijat” Ungkapnya. “Kami sadari bahwa hal ini tidak lepas dari persoalan penyakit mental, dan itu butuh proses. Kita tetap melakukan monev terhadap semua output. Bila kedapatan melakukan kegiatan prostitusi, langsung kita kirimkan ke panti rehabilitasi. Dalam data kami baru 10 orang yang benar-benar sudah beralih profesi dan mampu berkembang dengan profesi barunya. Ini kami rasakan sudah luar biasa” tandas Nurhayati menerangkan.
Sementara itu Kabid Rehabilitasi dan Asistensi Sosial Kabupaten Tegal, Faticha menjelaskan bahwa proses pembubaran lokalisasi di Kabupaten Tegal sudah dimulai pada tahun 2013.
“Waktu itu kami mulai dengan sosialisasi tentang rencana tersebut (pembubaran lokalisasi) sebelum ada program dari kementerian sosial. Jadi rencana ini murni inisiatif dari pemerintah daerah” Ujar Faticha. “Pada tahun 2013 kegiatan dimulai dengan pendataan yang lengkap. Alhamdulillah, banyak yang support sehingga kita bisa mendapatkan data dari kepengurusan, wisma dan orang-orang yang bekerja sebagai PSK. Semua data akurat.” Lanjutnya. “Dari sosialisasi dengan Forkompinda, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah lokalisasi, PSK dan juga mucikari. Kegiatan tersebut didukung pula oleh aparat keamanan dari kepolisian dan kodim. Meskipun secara resmi ditutup seperti yang kita tetap melakukan supervisi dengan monev dan patroli gabungan dari Satpol PP, Polres dan Kodim” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Tommy Yarmawan Said menyampaikan terima kasih dan rasa syukurnya atas sambutan dan kesediaan waktu dinsos kabupaten Tegal dalam berdialog mensukseskan Indonesia bebas lokalisasi.
“Kami atas nama dinas sosial kota semarang berterima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Kita diberikan waktu untuk berbagi informasi, ilmu dan pengetahuan tentang kinerja dinas sosial yang humanis.” Kata Tommy dalam sambutan pembukanya. “Untuk persoalan PGOT, kami bersama jajaran dan Tim Penjangkauan Dinsos (TPD) telah berjalan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah mulai kelihatan. Namun untuk persoalan lokalisasi inilah yang perlu kami pelajari dari kabupaten Tegal yang telah berhasil menutup praktik prostitusi sehingga hasil dari dialog ini nantinya yang akan kami bawa sebagai bahan untuk kita rapatkan bagaimana nantinya pemerintah kota semarang bisa melakukan hal yang sama.” Tegasnya
Dialog interaktif diikuti oleh rombongan dari kota semarang terdiri atas Kasie TSPO Anggie Ardhitia, Kabid Rehabilitasi Sosial Tri Waluyo, Kabid PFM Primasari YS, Dispenduk dan Capil, perwakilan Kecamatan Tugu dan Semarang Barat, Ipda Sebul Jawadi, Kasubnit Bintibmas Polrestabes Semarang dan Kapten Kav Syarif, Wadanramil 02 Semarang Tengah, Kodim 0733 BS beserta Satpol PP, Tim Penjangkauan Dinsos sebagai tim yang diproyeksikan untuk mensukseskan program pembubaran lokalisasi di Semarang dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Tommy Y Said. (Rifki/ Yono)
