Dirapat Paripurna Bupati Lamsel Sampaikan KUA PPAS Perubahan APBD Ta-2021

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Penyusunan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lampung Selatan, H, Nanang Ermanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. secara virtual zoom meeting dari Aula Rajabasa kantor bupati setempat, Senin (23/8/2021).

Nanang mengatakan, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi hal yang luar biasa bagi seluruh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat yaitu adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kondisi keuangan daerah.

Melihat kondisi kata Nanang tersebut, maka penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara selain karena beberapa perubahan asumsi, juga penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” terang Nanang.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto juga menyampaikan ringkasan perkiraan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021.

“Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.096.289.986.823,00 berkurang sebesar Rp.7.498.340.177,00 dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.103.788.327.000,00,” Nanang.

Nanang menyebut, Pendapatan Daerah itu terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.294.072.406.823,00 meningkat sebesar Rp.4.234.100.823,00 dari target pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.289.838.306.000,00.

Lalu, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.692.974.280.000,00 berkurang sebesar Rp.11.732.441.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021 Rp. 1.704.706.721.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.109.243.300.000,00 sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Kemudian, Belanja Daerah sebesar Rp.2.341.688.005.024,00 bertambah sebesar Rp.149.976.395.024,00 target pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.191.711.610.000,00.

“Belanja daerah ini masih diprioritaskan untuk mendanai penanganan pandemi Covid-19, serta untuk menangani urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” kata Nanang.

Sedangkan, untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran 2020.

Diakhir penyempainya Nanang berharap, ringkasan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah tersebut dapat dibahas bersama-sama.

Dan pada akhirnya dapat disepakati bersama antara kepala daerah dan legislatif dalam suatu nota kesepakatan tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

“Dan Nota Kesepakatan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021,” pungkasnya.

Sementara itu, di sisi lain, Delapan Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap untuk merancang rancangan KUPA-PPAS APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 ditingkat komisi dan badan anggaran.

Hal itu terungkap, dalam pemandangan umum yang disampaikan masing-masing juru bicara Fraksi. Meski demikian, sejumlah Fraksi juga memberikan kritikan dan saran kepada Pemkab setempat agar dalam pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.

Diketahui rapat paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi didampingi tiga orang wakilnya dari ruang sidang utama gedung DPRD setempat yang dihadiri 34 anggota dewan dari 50 anggota dewan yang ada secar virtual zoom meeting maupun langsung.

Hadir juga Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Daerah beserta pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, mendampingi Bupati Lampung Selatan. (Red) sumber Az/Kominfo.