LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat langkah menuju terwujudnya pemerintahan berbasis digital.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Tata Kelola SPBE Diskominfo Lampung Selatan, Delfarizy,
saat kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 sekaligus Sosialisasi Aplikasi Government Tracking (GoTrack) yang digelar di Aula Negeri Baru Resort, Kalianda, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi SPBE di masing-masing perangkat daerah serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pengembangannya.
Selain evaluasi, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi aplikasi GoTrack, inovasi digital yang dikembangkan Diskominfo untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Melalui GoTrack, pemerintah daerah dapat menghadirkan keterbukaan data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Delfarizy.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam hal ini yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Pemkab Lampung Selatan, Yanny Munawarty menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi daerah.
“SPBE adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang terpadu, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik digital,” jelasnya.
Yanny juga menyampaikan bahwa kinerja SPBE Lampung Selatan menunjukkan tren positif. Indeks SPBE yang semula berada di angka 2,74 (predikat cukup baik) pada tahun 2023, meningkat menjadi 3,08 (predikat baik) pada tahun 2024.
“Tahun 2025 ini adalah tahun konsolidasi menuju pemerintahan digital,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yanny menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam transformasi digital terletak pada perubahan pola pikir (mindset) serta integrasi data antar sistem.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah aplikasi yang belum terhubung, dan budaya kerja manual masih cukup kuat di sebagian perangkat daerah.
“Ini yang perlu kita ubah bersama. Era pemerintahan modern menuntut kita menyatukan data, menjamin keamanan informasi, dan menjaga kedaulatan data nasional. Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi, tetapi tentang membangun kemandirian di era teknologi,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin siap mengimplementasikan SPBE dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi. (Red/ sumber,ptm-Kmf)
