Djati Walujastono ; Bagaimana Mestinya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemkab Blora 2020?

BLORA, INFODESANEWS | Penetapan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan beberapa penilaian diantaranya penilaian kompetensi melalui penggalian potensi, penulisan makalah dengan topik tertentu, persentasi dan wawancara akhirnya diumumkan 7 Agustus 2020. Yang mana hasil akhir seleksi tersebut untuk mengisi formasi 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Sedangkan formasi jabatan pimpinan tinggi pratama ialah:

1. 1. 1. Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD),
      2. Staf ahli Bupati bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan,
      3. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan,
      4. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
      5. Kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja,
      6. Kepala dinas kesehatan,
      7. Kepala badan kepengawaian daerah,

Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center oleh Asessor lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kemudian hasil dari seleksi terbuka tersebut dilaporkan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN), kemudian nanti kalau sudah diperiksa dan disetujui Komisi ASN, maka akan dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Blora. Komisi ASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam melakukan perekrutan jabatan pimpinan tinggi pratama baru di lingkungan pemkab. Blora walaupun dengan open bidding (Lelang Jabatan) tetapi tidak ada calon diluar Blora. Keterbukaan ini patut dinilai positip, karena sudah menawarkan peserta dari luar Blora untuk ikut dalam rekrutmen pejabat pimpinan tinggi pratama, dimana hal ini juga pernah dilakukan tahun sebelumnya. Diharapkan prosedur yang di jalankan ini membawa dampak yang positip yaitu menjadi tanda pengarusutamaan pengangkatan pejabat berbasis merit system jadi benar-benar berdasarkan pertimbangan integritas, kualitas, loyalitas, efektifitas. Merit system adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan

Disamping itu, diharapkan pejabat yang dipilih nanti bisa cepat menyatu dengan visi dan misi Bupati. Dengan begitu yang dipilih nanti bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinga Bupati dalam menjalankan programnya, dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, dia bisa mendengarkan perintah dari atas sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas dan baik.

Jika kita melihat kepimpinan bapak Bupati Djoko Nugroho ketika di periode pertama dan sekarang ini, pejabat yang kepilih nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter bapak Djoko Nugroho yang inovatif, kreatif, agresif dan responsif. Sehingga pejabat yang dipilih nanti bisa bergerak dengan cepat, kreatif, inovatif dan responsif dalam menjalankan perintah Bupati, dan jangan pula kalau ada persoalan-persoalan sepele/simple tapi minta petunjuk Bupati, terus apa gunanya dipilih menjadi pejabat pimpinan tertinggi pratama kalau tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan sepele/simple tersebut.

Untuk menjaga agar kualitas dan kapasitas pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih agar sesuai harapan, maka akan perlu diadakan evaluasi kinerja tiap dua tahun sekali.  Dengan demikian akan muncul kepala OPD yang berkompeten untuk mendukung visi dan misi Bupati. Dalam pemilihan pejabat ditempat lain, diharapkan calon kepala OPD sebelum ditetapkan dan dilantik agar menandatangani kontrak kinerja.

Pejabat yang dipilih nanti harus punya karakter yang mumpuni agar mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat memimpin di OPD, baik kendala dari luar maupun dari dalam. Selain karakter yang mumpuni, seorang pejabat pimpinan tinggi pratama juga harus mempunyai berbagai macam skill karena pejabat tersebut adalah ujung tombak dari OPD. Kemampuan berkomunikasi, bernegoisasi, mengambil keputusan dengan tepat, merangkul serta mendorong anak buahnya adalah deretan skill yang wajib dan harus dikuasai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

*Profile Penulis:

• Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Blora.
• Staf Khusus Bupati Blora, bidang Iptek, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal.
• Dosen Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe (STTR) Cepu.
• Pengampu Teknik Perminyakan-Pemboran, SMK Migas Cepu.
• Wakil Ketua Komunitas Sapi Indonesia (KSI), Jateng dan DIY.
• Dewan Penasehat Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Blora.
• Dewan Pembina KOMBAT TNI-POLRI DPD Blora.
• Dewan Pengawas Yayasan ITTIBAA’UL IHSAN Cepu.
• Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora.
• Anggota Mediator Masyarakat Indonesia (MMI)