BLORA. Infodesanews – Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas terus merambah di lingkungan kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Setelah RSUD dr.R.Soetijono Blora, RSUD dr.R.Soeprapto Cepu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), kini giliran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .
Berlangsung di halaman Kantor DPMPTSP, deklarasi dilakukan secara langsung oleh seluruh jajaran pegawai dipimpin Drs. Purwanto, MM selaku Kepala DPMPTSP, dan disaksikan Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si yang hadir mewakili Bupati Djoko Nugroho.
Deklarasi diawali dengan menyanyikan yel-yel OSS (Oke Saya Siap), yakni siap melaksanakan pembangunan zona integritas secara bersama-sama, dan dilanjutkan penandatanganan piagam deklarasi oleh Kepala DPMPTSP di depan Sekda, dan disaksikan Plt Inspektur Kabupaten Blora.
“Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ini memang sulit. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi. Sebelum deklarasi dilakukan, dinas kami telah memasang lebih dari 50 kamera CCTV di sejumlah titik pelayanan maupun titik rahasia untuk mengontrol kinerja. Sehingga peluang KKN bisa diminimalisir,” terang Drs. Purwanto, MM.
Pada Kesempatan itu juga, Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan deklarasi pembangunan zona integritas yang dilakukan DPMPTSP.
“Kami mewakili Bapak Bupati yang berhalangan hadir karena ada acara yang bersamaan, menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya deklarasi pembangunan zona integrasi di DPMPTSP. Maka sudah ada empat OPD yang melakukannya, dimana sebelumnya juga dilakukan RSUD Blora, RSUD Cepu dan Disdukcapil. Kedepan kami minta seluruh OPD bisa melaksanakannya, utamanya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat,” ujar Sekda.
Di bidang pelayanan masyarakat, Sekda yang juga mantan Kepala BPPKAD ini meminta seluruh OPD untuk fast respon dalam menyikapi laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.
“Di era digital dan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat kita dengan mudahnya mengupload keluhan atau laporan melalui media sosial ketika mereka menjumpai permasalahan terkait pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, kita harus cepat menanggapinya. Aktifkan kembali media sosial seluruh OPD, akan kita pantau,” pungkasnya.
Acara deklarasi ditutup dengan penyematan pin Deklarasi Pembangunan Zona Integritas oleh Sekda kepada perwakilan pegawai DPMPTSP, dan dilanjutkan aksi tanda tangan massal oleh seluruh tamu undangan sebagai wujud dukungan kepada DPMPTSP dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Inspektur Kabupaten Blora, Kepala Dinas Perinaker, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Dinporabudpar, Kepala Dinkominfo, Camat Blora, Camat Ngawen dan tamu undangan lainnya. (Tim berita Blora)
