BLORA, INFODESANEWS – Ketua Harian LSM Forum Penggerak Transparansi Blora (FPTB), Jimy Galuh Ramadoni, melakukan koordinasi dengan Kasi Pembangunan Kecamatan Jepon, Suwito, guna menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp325 juta dalam kegiatan pembangunan Desa Brumbung pada periode 2022-2023. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya pada masa pemerintahan Kepala Desa (Kades) Supardi.
Dalam pertemuan tersebut, Suwito mengungkapkan bahwa pihak Kecamatan Jepon telah berupaya mengklarifikasi temuan ini dengan meminta keterangan dari mantan Kades Supardi. Dua surat koordinasi telah dikirimkan, namun hingga saat ini tidak ada respons atau kerja sama dari Supardi.
“Kami telah berusaha meminta penjelasan, tetapi belum mendapatkan tanggapan,” ujar Suwito, Senin (24/3/2025).
Jimy Galuh Ramadoni menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani secara serius oleh pihak berwenang, ketidakresponsifan tersebut menguatkan dugaan adanya kelalaian dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran desa, yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.
“Kami mendorong Kecamatan Jepon dan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Besarnya nominal yang diduga diselewengkan dan sikap tidak kooperatif dari mantan Kades sangat merugikan masyarakat,” tegas Jimy.
Lanjutnya, FPTB juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa agar pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga. LSM ini akan terus memantau perkembangan kasus dan mendorong proses hukum jika terdapat bukti penyimpangan.
“Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari mantan Kades Supardi terkait temuan tersebut. Masyarakat Desa Brumbung berharap kasus ini dapat diselesaikan secara transparan untuk memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola keuangan desa,”pungkasnya.***SMn/Red.
