Fraksi Gerindra, Dwi Riyanto: Absen Online BKD Harus Jamin Data Keamanan Aktivitas ASN

LAMPUNG SELATAN, INFODESNEWS — Penerapan sistem absen online bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Tenaga Harian Lepas (THLS) oleh Pemerintah Kabupaten Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lampung Selatan menjadi sorotan Fraksi Gerindra.

Sistem absensi online bagi ASN dan THLS, Lampung Selatan yang di kelola oleh pihak ketiga harus benar-benar di jamin keamanannya. Karena server absensi online ini masih di kelola oleh pihak ketiga. Maka jangan sampai disalah gunakan pemanfaatannya. Karena ini merupakan data kepegawaian Daerah Se-Lampung Selatan.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan, Dwi Riyanto dalam penyampaian pandangan akhir fraksinya pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023 yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Kamis (7/9/2023)

Disisi lain Fraksi Gerindra juga meminta agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan daerah yang telah sama-sama di sepakati.

“Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan, program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.”kata ketua komisi I DPRD Lampung Selatan itu.

Fraksi Gerindra juga meminta bagi OPD yang mengalami penambahan, perubahan, atau pergeseran anggaran kegiatan agar segera menyesuaikan.

“Mengingat waktu perubahan APBD Ta-2023 tinggal beberapa bulan lagi, terutama kegiatan infrastruktur sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan dengan publik.”terangnya.

Selain itu Fraksi Gerindra menyoroti penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP-2) serta BPHTB masih belum aetabil.

“Maka penilaian atas objek pajak tersebut agar akurat karena masih adanya objek Pajak PBB yang menggunakan data lama, perlunya Verifikasi Objek pajak terbaru dan valid, tidak ada objek pajak yang terlewatkan atau dobel nama dalam kepemilikan. Penerbitan SPPT- PBB-P2 dapat dilakukan diawal tahun agar pembayaran tepat waktu, karena perolehan Pajak Daerah dari PBBP-2 sangat berpengaruh besar terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan.”tegas anak buah Prabowo Subianto itu dalam penyampaian pandangan akhir Fraksinya.

Melalui juru bicaranya Fraksi Gerindra menegaskan, agar setiap program dipastikan bahwa program kegiatan dapat mencapai target dan kinerja dengan cara memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat untuk masyarakat yang Ril dan nyata bukan hanya seremoni semata

Dikatakan Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian yang diperuntukan kegiataan Gemas Kelompok Wanita Tani (KWT) agar tepat sasaran baik lokasinya, data Kelompok Petani KWT yang akan dibantu perlunya pembinaan fasilitas yang berkesinambungan termasuk pemasarannya, sehingga produk petani KWT di Desa juga dapat dipasarkan di Pasar Modern.

Fraksi Gerindra juga meminta pelayanan kesehatan dan RSUD Bob Bazar Kalianda meningkatkan pelayanan dengan menambah peralatan di ruang Heodailisa atau HD (Ruang cuci darah) dan penambahan alat dan tenaga teknis HD, mengingat banyaknya masyarakat Lampug Selatan yang saat ini melakukan pengobatan cuci darah ke Rumah Sakit di Bandar Lampung.

Fraksi Gerindra menekankan agar Dinas kesehatan dapat memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat.

“Dengan meningkatkan Asesment dan mutu fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap dengan Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pembiayaan cukup signifikan benar-benar terwujud dengan baik bukan hanya bersifat seremoni,”pungkas Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan yang dikenal Konco Yasinan itu dalam penyampaian pandangan akhir Fraksinya. (Red)