LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Memasuki usia ke-70 tahun, Kabupaten Lampung Selatan masih dihadapkan pada pekerjaan rumah pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari infrastruktur jalan, kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga terbatasnya peluang usaha serta lapangan kerja, menjadi harapan yang kembali disuarakan warga.
Pesan tersebut terangkum dalam tayangan video bertajuk "Surat Suara untuk Lampung Selatan" yang diputar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan, di ruang sidang utama DPRD setempat, Jumat (13/11/2026).
Bukan sekadar tayangan seremonial, video tersebut menjadi pengingat bahwa di balik perayaan hari jadi dan berbagai capaian pembangunan, masih ada kebutuhan masyarakat yang menuntut perhatian serius pemerintah daerah.
Aspirasi datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang, pelaku UMKM, tenaga pendidik, pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Mereka menyuarakan kebutuhan akan jalan yang lebih baik, pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, pengembangan usaha, kesempatan kerja, pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan.
Rangkaian suara tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program, besarnya anggaran, atau deretan penghargaan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan warga tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi dalam perayaan HUT. Harapan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan penganggaran yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum HUT ke-70 sebagai kesempatan memperkuat persatuan dan melanjutkan pembangunan yang telah dirintis para pendahulu.
Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan, toleransi antarumat beragama, serta keharmonisan di tengah keberagaman suku dan budaya. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, Samsurijal, menyoroti posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Menurutnya, letak geografis tersebut merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, industri, logistik, investasi, dan pariwisata.
Namun, potensi itu tidak akan optimal tanpa dukungan konektivitas dan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam aktivitas ekonomi daerah.
"Penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menyelaraskan program pembangunan menjadi penting, sehingga potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Samsurijal.
Sejalan dengan itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari penghargaan maupun prestasi pemerintah, melainkan dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pelayanan semakin baik, peluang ekonomi semakin terbuka, dan kesejahteraan rakyat terus meningkat," tegas Egi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong agar setiap program pembangunan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata.
Memasuki usia ke-70, tantangan Lampung Selatan bukan hanya mempertahankan capaian yang telah diraih, melainkan memastikan pembangunan berjalan lebih merata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, jalan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta terbukanya lapangan pekerjaan bukan sekadar harapan dalam sebuah video. Semua itu merupakan kebutuhan mendasar yang harus diperjuangkan melalui kerja nyata pemerintah.
Tujuh dekade Lampung Selatan seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa suara rakyat bukan hanya didengar saat perayaan, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, anggota DPRD Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, tokoh agama, tokoh adat, jajaran pemerintah daerah, serta undangan lainnya. (Red)