Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (2 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (16 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (22 jam yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (22 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (23 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (23 jam yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • TK Eka Prapti Pengkolrejo Kini Punya Wajah Baru Berkat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (1 hari yang lalu)

Kanwil Kementerian Hukum & Ham Beri Penyuluhan Hukum di Dua Kecamatan di Bumi Lamaranginang

Redaksi
Redaksi Jurnalis
12 November 2019, 22:30 WIB • ~2 mnt • 762
Kanwil Kementerian Hukum & Ham Beri Penyuluhan Hukum di Dua Kecamatan di Bumi Lamaranginang
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

LUWU UTARA(SULSEL), INFODESANEWS – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Penyuluhan Hukum Penyusunan Produk Hukum Desa, Selasa(12/11), di Aula Kantor Desa Baku-Baku Malangke Barat.

Penyuluhan Hukum yang diikuti para Kepala Desa, Aparat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Malangke dan Malangke Barat ini dibuka Bupati Luwu Utara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan SDM dan Kemasyarakatan, Muhammad Nur.

Dalam sambutannya, Muhammad Nur menyebutkan, jenis peraturan di desa secara hierarki berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

“Dalam penyusunan jenis peraturan di desa, harus memperhatikan materi muatannya. Apakah pelaksanaan kewenangan desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, materi kerjasama desa, atau materi pelaksanaan Perdes,” ucap Nur.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, segala permasalahan dalam proses penyusunan peraturan dapat diatasi. “Tak kalah pentingnya, kebutuhan akan produk hukum berkualitas bisa tercapai yang pada akhirnya diarahkan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Kabag Hukum, Sofyan Hamid, menyebutkan, penyuluhan ini untuk meningkatkan pemahaman Aparat Desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa. “Ini demi terwujudnya penyusunan peraturan di desa yang berkualitas, berdasarkan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Narasumber dari kegiatan ini Fungsional Perancang Perundangan-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Hasriyani dan Kasubag Perundang-undangan Nasirah. Turut hadir dalam kegiatan ini, Camat Malangke Tasman, dan Camat Malbar Sulpiadi.(yustus)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
2 + 6 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi