Sabtu, 26 September 2026
TERKINI
• Hasil Lab Kasus MBG Blora Berbeda dengan Keterangan Dinkes, Bacillus cereus Dipertanyakan (8 jam yang lalu) • 17 Desa Wilayah Lamsel Bakal Mengikuti Penilaian Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi (11 jam yang lalu) • Kodim 0721/Blora dan BAZNAS Bedah Dua Rumah Warga Sambut HUT ke-81 TNI (14 jam yang lalu) • Fly Jaya Buka Rute Penerbangan Reguler Masamba-Makassar Segera Mengudara (15 jam yang lalu) • Ketum LAFKI dr Benny, Dorong RS Elim Rantepao Dikembangkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (15 jam yang lalu) • SDN 1 Plosarjo Terima Bantuan Revitalisasi, Kelas Rusak Kini Siap Jadi Ruang Belajar Nyaman (16 jam yang lalu) • Perkuat Kelembagaan dan Kolaborasi, PWI Sulsel Silaturahmi ke Bank Mandiri (16 jam yang lalu) • Dua Bulan Hampir Berlalu, RDP Limbah PT Ciomas Belum Terwujud, Ada Apa? (1 hari yang lalu) • Geothermal Rajabasa Ditolak Masyarakat, DPRD Siap Teruskan Aspirasi hingga ke Pemerintah Berwenang (1 hari yang lalu) • Bupati Banyumas Dukung GreenMu, Dorong Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (1 hari yang lalu)
NASIONAL 20 Januari 2023, 18:42 WIB 795 kali dibaca ~2 mnt baca Bukti Tayang (PDF)

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pelaksanaan Zero Discrimination Day 2023

Penulis: admin
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pelaksanaan Zero Discrimination Day 2023
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / admin

JAKARTA, INFODESANEWS – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) didukung UNAIDS Indonesia serta Diesel One Solidarity Community yang difasilitasi oleh lembaga ReThinkbyAWR Strategic Partnership, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, bersamaan dengan acara Zero Discrimination Day 2023 dalam rangka menyambut Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia. Acara rencana diselenggarakan pada 1 Maret 2022 di Gedung Nusantara V MPR RI.

“Peserta ditargetkan mencapai 200 orang. Terdiri dari mahasiswa, pengurus organisasi kemasyarakatan, pengurus partai politik, filantropi, aparatur penegak hukum, hingga kalangan masyarakat umum lainnya. Visi acara ini untuk mendorong agar perempuan dan anak-anak pada khususnya bisa hidup di dunia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus ILUNI UI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Jumat (20/1/23).

Hadir pengurus ILUNI UI antara lain Ketua Umum Didit Ratam, Sekjen Ahmad Fitrianto, Wakil Ketua Muhammad Adnan, Wakil Ketua Policy Center Marlon Samuel Kansil, Wakil Sekjen Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, serta Founder and Advisor ReThinkbyAWR Strategic Partnership Fitri Wigati Mumpuni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Hari Tanpa Diskriminasi dicetuskan oleh program gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HIV/AIDS bernama UNAIDS. Diperingati sebagai upaya mempromosikan gerakan solidaritas global untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi.

“Menurut UNAIDS, selain diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS, diskriminasi seputar pendapatan, gender, usia, status, kesehatan, pekerjaan, kecacatan, orientasi seksual, penggunaan narkoba, etnis, ras, kelas, suku, dan agama juga masih menjadi masalah hingga saat ini. Ketidaksetaraan tersebut tumbuh lebih dari 70 persen dari populasi global yang memicu risiko perpecahan serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada Hari Tanpa Diskriminasi tahun ini, UNAIDS menentang diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam segala keragamannya. Sehingga bisa meningkatkan kesadaran serta memobilisasi aksi untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan.

“Di Indonesia sendiri, diskriminasi dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terjadi peningkatan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 kasus pada tahun 2021. Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan mencapai 80 persen, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021,” tegas Bamsoet. (@Gus kliwir)

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Iklan Penulis & Sponsor Space Iklan Disewakan - Hubungi Redaksi

Rekomendasi Shopee Pilihan Redaksi

Diskon Spesial
Topik: #NASIONAL #infodesanews #kabarindonesia
Admin Utama

Admin Utama

Administrator Utama

Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Portal Berita INFODESANEWS.

Redaksi Wilayah • Terverifikasi Kominfo 593

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
8 + 8 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi