BLORA, INFODESANEWS – Petani hutan terjadi konflik dengan Waka ADM Randublatung dilansir dari Sosial Media (Sosmed) dengan akun Tiktok @petani hutan KHDPK yang bertuliskan di video tersebut menyatakan Konflik Lahan Hutan Kembali Terulang orang kecil selalu di tindas pupuk tidak bisa dapat. Panen selalu di minta argo (pajak tinggi) oleh perhutani. Masyarakat ingin mengelola malah di takut-takuti.
Dengan Postingan Tiktok yang di unggah pada Senin (16/12/2024) tersebut mendapatkan 12,7 ribu like, 3.024 komentar, 875 dibagikan postingan tersebut mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat di dalam kolom komentar diantaranya Akun.
“Perhutani nggak punya lahan cuma mengelola hutan dibawah naungan kehutanan. kalau tanah di kelola masyarakat, rakyat punya hak dan negara wajib memberi kewajiban karna setiap warga punya hak hidup hak papan tempat tinggal,” terangnya Iwan Gunawan di kolom komentar.
Senada dengan akun @wiratno dalam jejak digital mengatakan “jajal takonano mas, biyen perhutani tuku karo sopo ngono mas, jal jawabe py tak krungu”
Sementara itu, Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, Rastim saat ditemui dikantor Perum Perhutani KPH Randublatung mengatakan, kayu yang di tebang 51 pohon bukan batang serta perusakan yang dilakukan oleh KTH Silayang sudah berulang kali dan tidak cuma terjadi di wilayah KPH Randublatung tetapi di KPH Cepu juga.
“Prinsipnya untuk penggarapan lahan di kawasan hutan diperbolehkan dengan melakukan kerjasama dengan perhutani tanpa harus melakukan pengrusakan tegakan yang sudah ada,” ucapnya, Rabu (18/12/2024).
“Focus pada permasalahannya penebangan pohon jati tanpa ijin sebanyak 51 pohon,” tambahnya.
Rastim menambahkan, bagi yang tidak percaya bisa cek lokasi yg kawasan hutan yg masuk SK 185 yg rencana dikerjasamakan dengan KTH Silayang terjadi kerusakan.*SM/Red
