Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (9 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (15 jam yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (15 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (16 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (16 jam yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • TK Eka Prapti Pengkolrejo Kini Punya Wajah Baru Berkat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (1 hari yang lalu) • Pasi Ops Kodim 0906/Kkr, Hadiri Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Zebra Mahakam (1 hari yang lalu)

Komisi I DPRD Lamsel Bersama BKD Bahas RKA APBD Ta-2025

Redaksi
Redaksi Jurnalis
29 Oktober 2024, 16:54 WIB • ~2 mnt • 1,539
Komisi I DPRD Lamsel Bersama BKD Bahas RKA APBD Ta-2025
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaksi

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Pemerintah, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, baru-baru ini mengeluarkan aturan mengenai status tenaga honorer di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 20 Tahun 2023, instansi pemerintah di pusat maupun daerah dilarang melakukan transmisi tenaga honorer mulai tahun 2025.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata ulang sistem kepegawaian di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD tahun anggaran 2025 bersam Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan, di ruang Komisi I DPRD setempat, Selasa (29/10/2024)

Menurut Jenggis, hal tersebut juga dapat memenets uang atau mengatur keuangan anggaran tentang pengadaan belanja pegawai, sehingga dapat mengatasi kemampuan keuangan daerah.

“Dengan tidak adanya penerimaan honorer di daerah dapat memenets keuangan dan mengatasi kemampuan daerah dalam belanja pegawai.”ujar anggota DPRD tiga periode itu.

Selain itu anggota Legeslatif dari Fraksi Demokrat itu menyarankan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan, mengelola Asesmen sesuai dengan nilai dan kemampuan.

“Asesmen prediksi kompetensi pegawai untuk di usulkan sesuai kriteria dan nilai capaian yang tertinggi, sehingga tidak memunculkan spekulasi masyarakat yang negatif terhadap kinerja BKD dalam melakukan seleksi kepegawaian.”imbuhnya.

Rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD tahun anggaran 2025, dipimpin langsung oleh Ketua komisi I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, didampingi wakil ketua Jenggis Khan Haikal dan sekertaris Hamdani serta sejumlah anggotanya, dihadiri Kabag BKD Lampung Selatan, Tirta beserta jajarannya. (red)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
3 + 3 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi