Sabtu, 3 Oktober 2026
TERKINI
• Plat Besi Bikin Curiga,Polisi Temukan 27 Kilogram Sabu Di Innova (1 jam yang lalu) • Laporan Seno Aji:OMBUDSMAN Periksa Ulin Nuha Kepala BPN Bandar Lampung (1 jam yang lalu) • Musrenbangdes Di Desa Marga Agung Tahun 2027 Fokus Pada Infrastruktur Dan Pertanian (1 jam yang lalu) • Musrenbangdes Tahun 2027 Desa Marga Kaya Ikuti RPJMDes (2 jam yang lalu) • Musrenbangdes Desa Gedung Harapan Tahun 2027 Fokus Pembangunan Jalan Lingkungan (3 jam yang lalu) • Pemkab Lamsel Buka Akses Dokumentasi Kegiatan, Tinggal Scan QR Code Bisa Unduh Gratis (5 jam yang lalu) • Kementerian Kehutanan Dorong Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkualitas di Blora (5 jam yang lalu) • Pemkab Blora Akan Undang Kementerian PU Bahas Progres Bendungan Cabean dan Karangnongko (5 jam yang lalu) • Musrenbangdes Di Desa Rejomulyo Tahun 2027 Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur (5 jam yang lalu) • Pemerintah Desa Karang Anyar Gelar Musrenbangdes Tahun 2027 (6 jam yang lalu)
INFODESA 12 April 2021, 13:59 WIB 644 PDF

Pajak Randis Nunggak Komisi II Angkat Bicara

Admin Utama
Oleh: admin • ~1 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Pajak Randis Nunggak Komisi II Angkat Bicara
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / admin

(foto ilustrasi google)

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – – DPRD Lampung Selatan menyoroti masalah tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkup Pemkab setempat diketahui ada 901 unit kendaraan dinas yang pajak yang menunggak atau belum terbayarkan

Komisi II DPRD lamsel pun angkat bicara meminta masalah pajak randis harus segera diselesaikan

Komisi dua DPRD Lampung Selatan mengkritik pemerintah daerah setempat yang telat membayarkan pajak kendaraan dinasnya

Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemkab Lampung Selatan diketahui telah setelah menunggak selama 1 sampai 5 tahun

Ke 901 unit pajak randis tersebut jika dibayarkan melalui jalur kemudian akan menghabiskan anggaran hingga setengah miliar rupiah

Hal tersebut menjadi sorotan komisi II DPRD setempat,
Menurut Ketua Komisi II Halim Nasa’i
seharusnya pemerintah menjadi contoh bagi masyarakat atau para wajib pajak.”ujarnya.

Ketua Komisi II berharap kedepan pemerintah Lampung Selatan juga dapat lebih menaati pajak khususnya pajak kendaraan dinas

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar hearing bersama instansi terkait guna mengkroscek permasalahan tersebut,”kata dia Senin (12/4/2021)

Sementara itu kepala BPKAD Lampung Selatan Intji indriati menjelaskan “Berdasarkan data inventaris aset yang ada di bpkad yang telah terverifikasi per tanggal 31 Desember tahun 2020 ada sekitar 542 unit yang pajaknya belum dibayarkan.”pungkas Intji. (red)

Oleh: admin

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Admin Utama
Jurnalis Terverifikasi Administrator Utama

Admin Utama

Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Portal Berita INFODESANEWS.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi