SULSEL(LUTRA), INFODESANEWS | Menindaklanjuti Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
Biarpun belum ada tahapan pencalonan dan kampanye, namun ASN terikat dengan dalam Undang-Undang, dan awasi juga pembentukan Petugas Pencatat Data Pemilih (PPDP) di setiap Desa dalam wilayah Panwascam Kecamatan.
Hal itu disampaikan Ketua Panwascam Sabbang, Mukhlis pada media ini, Sabtu (4/7/2020) bahwa kami di Sekretariat Panwas nantinya juga melayani adanya pengaduan dari warga terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Tidak hanya itu, sesuai arahan Bawaslu RI terkait strategi pengawasan pembentukan PPDP disemua tingkatan di Desa dan Kelurahan sampai tanggal 14 Juli 2020.
“Kami juga berharap masyarakat ikut menjadi bagian pengawas partisipatif dalam pemilihan kepala daerah,” tutur Ketua Panwascam Sabbang.
Mukhlis mengatakan, walaupun belum ada tahapan pencalonan di KPU Kabupaten, hari ini kami akan sebarkan ke setiap ASN dalam Desa/Kelurahan surat imbauan kepada ASN disetiap wilayah.
Mukhlis mengingatkan, dalam instruksi Bawaslu RI juga tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagi petahana dilarang melakukan pergantian jabatan enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
“Sementara ditempat terpisah dihubungi Ketua Panwascam Sabbang Selatan, Andika juga mengharapkan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam keikutsertaan dalam mengawasi proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah supaya melahirkan nantinya hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis dan berkualitas,” pesannya, seraya menambahkan mari bersama-sama kita awasi jalannya tahapan demi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, supaya tercipta pemilihan yang berkualitas nantinya.(yustus)
