SEMARANG, INFODESANEWS – Keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pemerintah Kabupaten Blora pada hari Rabu (31/10/2018) menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo SH, MIP didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah kepada Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dalam acara Rapat Koordinasi Kantor Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah di Semarang.
Dimana dalam acara tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo berpesan kepada seluruh Kepala Daerah yang hadir dalam rakor untuk selalu waspada terhadap potensi atau celah korupsi di era digital. Gubernur ingin dengan pemberian penghargaan dari Menteri Keuangan ini, kualitas pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik dan jauh dari korupsi.
“Saya senang dan bangga karena ada perbaikan kualitas, membangun kesadaran diri melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang makin hari makin jadi style. Seolah kalau belum memperoleh WTP, punya beban tinggi. Pertahankan dan tingkatkan,” kata Ganjar Pranowo.
Selain itu, Gubernur juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan target, jika selama ini pemerintah daerah hanya berorientasi menciptakan good government harus diubah menjadi clean government. Karena menurut Ganjar Pranowo clean government lah yang diharapkan masyarakat saat ini.
Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si usai menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blora yang selama ini terus bersinergi dalam menyusun LKPD sehingga menerima predikat WTP.
“Saya mewakili Bapak Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif yang terus kompak dalam penyusunan LKPD dengan baik sehingga Blora bisa 4 kali WTP berturut-turut dan kini menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini juga untuk seluruh masyarakat Blora yang terus ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ucap Wabup Arief Rohman.
Untuk diketahui, Kabupaten Blora mendapatkan predikat WTP pertama kali atas penyusunan LKPD tahun 2014 dan beturut-turut hingga LKPD 2015, LKPD 2016 sampai LKPD 2017 yang diberikan BPK RI pada bulan Mei 2018 lalu.
Wakil Bupati berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga LKPD 2018 mendatang bisa kembali WTP. Usai penyerahan piagam penghargaan, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kantor Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah dengan tema “Dedikasi Bersama Mengawal Akuntabilitas Keuangan Daerah untuk Jawa Tengah Kuat”. (Tim Berita Blora/Red)
