Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, DPP KAMPUD Desak KEJARI Serius dan Usut Tuntas (1 jam yang lalu) • Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr. Ryzal Perdana Terima Piagam dari Walikota Bandar Lampung (1 jam yang lalu) • IGABA Blora Gelar Milad ke-29 Bersamaan Tanwir Muhammadiyah, Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Aman Bencana (5 jam yang lalu) • Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (6 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (7 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (10 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (1 hari yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu)

Penerima Bantuan PKH di Pati Bakal Diverifikasi Ulang

Redaksi
Redaksi Jurnalis
11 Februari 2019, 16:20 WIB • ~2 mnt • 2,529

PATI, INFODESANEWS – Sesuai surat edaran Kementerian Sosial terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bupati Pati H. Haryanto, SH, MM, MSI membuat surat edaran kepada seluruh camat untuk segera berkoordinasi dengan kepala desa (Kades) dan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) setempat untuk melakukan musyawarah terkait verifikasi ulang data penerima manfaat bantuan PKH, agar lebih tepat sasaran.

“Karena data penerima manfaat BPNT saat ini masih mengacu pada data BPS 2015. Sehingga perubahan data dapat terjadi,” ungkapnya setelah menghadiri acara penyerahan Program PTSL di Desa Jimbaran Kecamatan Kayen.

Hasil pendataan kali ini, lanjutnya, merupakan keputusan yang diambil bersama oleh tokoh masyarakat, Petugas PKH, BPD, dan perangkat desa guna memutakhirkan data. Surat edaran tersebut sudah diedarkan hari ini. Senin (11/02).

Dalam proses pengawasannya, camat akan mengkoordinir Kades diwilayah kerjanya, kemudian Kades yang akan melakukan pendataan di lapangan. karena Kades lebih mengenal dan paham dengan kondisi wilayahnya masing-masing

“Data yang terkumpul nantinya akan dirapatkan melalui musyawarah desa dan diseleksi bersama sehingga data penerima PKH ini tepat sasaran. Semisal ada saudaranya pendata yang ternyata dari keluarga mampu dan masuk dalam daftar penerima manfaat maka agar segera dihapus sehingga mendapatkan data yang sesuai dilapangan”. ujarnya

Dalam musyawarah desa dalam penentuan penerima PKH inipun harus jeli terhadap kondisi yang nyata dilapangan. Banyak didapati didesa-desa rumah yang kurang layak tetapi memiliki sawah yang sangat luas dan begitu juga rumah mewah tetapi tidak memiliki sawah sama sekali sehingga kades dan perangkatnya harus jeli dalam melakukan pendataan ini.

(Suparyono/ Infodesanews)

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
5 + 1 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi