Petugas Pendamping Pkh Diminta Dorong Kpm Mampu Jadi Mandiri

BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) pada hari Kamis (21/3/2019) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) teknis pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019.

Bertempat di aula Gedung Dinsos P3A, rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si, mewakili Bupati yang berhalangan hadir karena bertepatan dengan acara lain. Tampak hadir bersama Wakil Bupati, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Purwadi Setiyono, SE, serta Kepala Dinsos P3A, Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Di hadapan para peserta rapat yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Camat dan seluruh Petugas Pendamping PKH, Wakil Bupati meminta agar bisa dilakukan perbaikan data untuk penerima bantuan PKH sehingga tepat sasaran.

“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Oleh sebab itu, pendamping PKH bersama Kepala Desa harus bisa bersinergi agar penyalurannya bisa berjalan dengan baik,” kata Wakil Bupati.

“Jika ada kesulitan administrasi, kami siap membantu. Jadwalkan rakor di masing-masing kecamatan untuk rembugan bersama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara Kepala Desa dan Pendamping PKH,” lanjut Wakil Bupati yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora ini.

Wakil Bupati lantas menugasi para pendamping PKH untuk bisa mendorong KPM yang sudah mampu agar bersedia mundur dari daftar penerima bantuan.

“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya. Karena masih banyak keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar penerima manfaat. Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran sehingga pada akhir masa jabatan nanti tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,” lanjut Wakil Bupati.

Diketahui bersama tingkat Kemiskinan Blora pada tahun 2018 kemarin masih di angka 11,90 persen, angka itu masuk zona merah Jawa Tengah karena berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 11,32 persen.

Pernyataan Wakil Bupati itupun diperkuat oleh Kepala Dinsos P3A, Sri Handoko S.Sos, M.Si yang menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak usulan keluarga kurang mampu belum bisa masuk KPM.

“Masalah utama yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran. Dimana pada tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM,” ungkap Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Pihaknya meminta Kepada Desa atau Kelurahan untuk mengadakan musdes agar program PKH ini lebih tepat sasaran.

“Pendamping PKH diharapkan dapat memandirikan KPM, minimal satu pendamping 1 Keluarga PKH. Dengan jumlah pendamping sebanyak 145, maka minimal dapat memandirikan KPM PKH sejumlah 145 keluarga,” lanjut Sri Handoko, S.Sos, M.Si.

Menurutnya PKH mulai 2014 hingga kini terjadi kenaikan dana di setiap tahunnya. Permasalahan selanjutnya adalah KPM yang sudah mampu tidak mau mengundurkan diri. Sehingga banyak yg masuk namun tidak ada yang keluar, padahal dari hasil survey tingkat Kemiskinan Blora terus menurun meskipun di Jawa Tengah masih dalam zona merah. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)