SULSEL, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Bagian Organisasi melakukan Ekspose Road Map Reformasi Birokrasi, yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat 26 Maret 2021 kemarin, di Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Manajemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
Kegiatan tersebut dihadiri tim reformasi birokrasi Kabupaten Lutra dan 14 Kepala Perangkat Daerah serta para assesor atau admin unit PMPRB 2020.
Hal tersebut disampaikan Kabag Organisasi Setda Lutra, Muhammad Hadi pada media ini via WhatsApp, Sabtu 27 Maret 2021 bahwa, kegiatan tersebut bertujuan membangun pemahaman dan kesamaan persepsi atas agenda reformasi birokrasi Pemda Luwu Utara 2020-2024.
Andi Taufik, Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar saat membuka acara mengatakan, birokrasi terus melakukan reformasi sesuai dengan implementasi revolusi mental, karena rakyat punya hak untuk diberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya cukup itu, namun mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera. Dan ini dalam grand desain reformasi birokrasi nasional 2010-2025 yang ditetapkan melalui Permen PAN-RB Nomor 81 tahun 2010, khusus lima tahun terakhir yakni, 2020-2024 tak lagi membuat perubahan sebatas administrasi, tapi sudah masuk pada tataran substansi yaitu, implementasi hasil yang ditargetkan dalam 8 area perubahan melaui Road Map yang disusun.
“Kita mengapresiasi Pemda Lutra yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan agenda nadional, katena perubahan adalah sebuah keharusan yang harus dijalani,” terang Andi Taufik.
Maka kami minta pegawai di Perangkat Daerah bekerja dari hati dan nyaman, jangan menjadi beban, sebab tidak produktif. Untuk itu harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Acara itu dengan narasumber atau pemateri Anita, S.Sos, M.Si, Tim Ahli Puslatbang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.
Anita berharap Perangkat Daerah di Bumi Lamaranginang julukan Luwu Utara, dapat menindalanjuti regulasi-regulasi yang ada dengan menggunakan filosofi bekerja nyaman.
Anita juga menjelaskan, ukuran kepuasan masyarakat adalah respon masyarakat baik secara pribadi maupun melalui media sosial, publikasi, surat aduan, adalah prosentase aduan sangat kecil.
“Artinya yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan kemauan masyarakat. Kemungkinan apa yang muncul, sebelum ada kita hadir ditengah-tengah masyarakat supaya persoalan diselesaikan dengan baik,” pesannya.
Kabag Organisasi Setda Lutra, Muhammad Hadi menambahkan, sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
“Terdapat pula efisiensi birokrasi yakni alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan,” terangnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemda Lutra, Eka Rusli, menjelaskan, dengan road map ini dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
“ Hal ini segera kita implementasikan untuk meningkatkan target indeks reformasi birokrasi kita menuju B, karena sebelumnya indeks reformasi birokrasi kita varu level CC dengan nilai 50,16 ditahun 2018 dan pada tahun 2019 masih stagnan di perdikat CC, walaupun nilainya agak naik yakni, 52,87.
” Sedangkan hasil evaluasi indeks reformasi birokrasi 2020 sampai saat ini belum ada dari Kementerian PAN-RB,” tukas Eka Rusli. (yustus)
