Blora, Infodesanews.com – Bertempat di Balai Desa Ledok, Kecamatan Sambong, telah dilaksanakan rapat koordinasi pengelolaan Wana Wisata Migas Kedungpupur.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si bersama Adm Perhutani KPH Cepu, Agus Yulianto, S.Hut. MM; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Gunadi S.Sos, MM; Anggota Komisi B DPRD Blora, Siswanto; dan Camat Sambong Retno Kusumowati, S.Sos, M.Si, Selasa (2/7/2018).
Hadir dalam rakor tersebut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Blora, perwakilan Bappeda, Kepala Desa Ledok, Giyanti, Sambong dan Sambongrejo, lantas pengurus BUMDes Bersama Desa Ledok, LMDH dan masyarakat setempat.
Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dalam sambutannya menginginkan agar pengelolaan Wana Wisata Migas Kedungpupur yang baru saja selesai dibangun ini nantinya bisa dikemas menjadi sebuah paket wisata yang terintegrasi dengan daya tarik wisata lainnya di Kecamatan Sambong dan sekitarnya.
“Pengelolaannya silahkan dibahas bersama antara LMDH dan BUMDes, bagaimana sistem kelolanya agar bisa berjalan bersama-sama. Kami ingin nanti Kedungpupur ini bisa dikemas menjadi paket wisata bersama dengan wisata sumur minyak tuanya, dan Kampung Samin Sambongrejo nya. Apalagi nanti kalau Loko Tour bisa sampai Ledok pasti akan lebih menarik,” ucap Wakil Bupati.
Pihaknya ingin keberadaaan Wana Wisata Kedungpupur kedepan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi warga sekitar.
“Penataan potensi wisata ini terus kita dorong agar pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus. Apalagi tidak lama lagi akan ada pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu. Sehingga potensi wisata yang ada harus terus digarap agar bisa meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Blora,” lanjut Wakil Bupati.
Adm Perhutani KPH Cepu, Agus Yulianto, S.Hut. MM selaku pemangku wilayah hutan di Wana Wisata Kedungpupur mengaku bahwa kali ini Perhutani tidak hanya mengandalkan hasil hutan saja, namun dituntut agar bisa memaksimalkan potensi wisata yang ada di kawasan hutan. Sehingga pihaknya sangat mendukung revitalisasi Wana Wisata Kedungpupur yang ada di Desa Ledok.
“Kami ingin nantinya LMDH dan BUMDes bisa duduk bersama mengatur sistem pembayaran tiketnya. Jika melihat daya tarik wisata yang ada di daerah lain, justru para pengunjung digratiskan masuk tempat wisata. Mereka hanya ditarik dari biaya parkir dan biaya wahana saja,” ujar Agus Yulianto, S.Hut. MM.
Jadi ketika masuk Kedungpupur, pengunjung digratiskan. Mereka hanya ditarik uang parkir. Baru ketika ingin renang atau memancing diminta untuk membeli tiket khusus.
“Kami usahakan agar nantinya tiket itu bisa jadi satu dengan asuransi sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjaminkan,” lanjut Agus Yulianto, S.Hut. MM.
Camat Sambong, Retno Kusumowati, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya ingin sebelum launching nanti, sistem pengelolaan Wana Wisata Migas Kedungpupur ini sudah tersusun dengan jelas sehingga tidak ada tumpang tindih antara pihak Desa, BUMDes dan LMDH. (TimHumas / Aras).
