BLORA, INFODESANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam acara Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora akhir tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Blora, Wakil Bupati Blora, Kepala OPD dan anggota DPRD Blora serta tamu undangan lainnya di ruang sidang DPRD Blora.
Penyampaian laporan gabungan Komisi-komisi DPRD Blora terhadap LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2023 dibacakan oleh juru bicara Santoso Budi Susetyo.
Selain menyampaikan rekomendasi, Santoso Budi Susetyo juga mengapresiasi capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun anggaran 2023.
Berdasarkan data yang dilaporkan dalam LKPJ dan juga data BPS Jawa Tengah tahun 2023 bahwa, ekonomi Kabupaten Blora tahun 2023 dilaporkan tumbuh positif 3,1%, lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang tumbuh 2,66%.
Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sedikit turun 0,6% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2023 sebesar 3,1% dari 3,7% di tahun 2022 sedangkan Angka Kemiskinan turun sebesar 0,04 % dari tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 11,49% di tahun 2023 dari 11,53% di tahun 2022.
Kabar yang menggembirakan adalah capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2023 capaiannya naik (dengan kategori lambat) sebesar 70,63 meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana tahun 2022 IPM Kabupaten Blora sebesar 69.95 namun nilainya masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 rata rata sebesar 73,39.
Artinya Kabupaten Blora termasuk Daerah Penyumbang IPM rendah di Provinsi Jawa Tengah. Capaian IPM ini patut kita apresiasi karena sudah melampaui target RPJD tahun 2026 yaitu sebesar 70,04.
“Namun demikian melihat Kabupaten Blora masih di bawah rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah maka perlu dilakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang pencapaian indikator IPM seperti Pendidikan, Kesehatan dan daya beli masyarakat sehingga diharapkan pada akhir RPJMD tahun 2026 ,IPM Kabupaten Blora bisa menyamai IPM kota kota di Jawa Tengah yaitu 80-85,” terangnya, Rabu (8/5/2024).
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya menilai pemerintah daerah belum memenuhi target.
“Untuk mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan belum mencapai target, dari target 85,60 % terealisasi sebesar 76,38%,” jelas Budi.
Pada capaian keuangan daerah, Realisasi Pendapatan daerah tahun 2023 melebihi target yaitu sebesar Rp 36,7 M lebih, atau terealisasi sebesar 101,5% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2023.
“Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp.77,60 M lebih, atau ter-realisasi 96,8% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2023. APBD tahun 2023 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp.45,9 M pada Realisasinya justru surplus sebesar Rp. 68,4 M lebih. Sekali lagi keberhasilan realisasi anggaran tahun 2023 ini perlu kita apresiasi bersama dan menjadi semangat untuk tahun tahun yang akan datang,” tandasnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan yang ditandatangani oleh jajaran legislatif dan eksekutif serta pengetukan palu oleh Ketua DPRD Blora.
“Dengan telah ditandatangani bersama, atas nama DPRD kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran legislatif dan eksekutif yang telah bekerja keras, dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan di Kabupaten Blora,” ucap Dasum.
Kemudian dilanjutkan sambutan Wakil Bupati Blora dan kegiatan ditutup oleh Ketua DPRD Blora
