LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Puluhan tahun warga Siring Jaha–Banjarsuri, Kecamatan Sidomulyo, harus bertahan dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kini, ketika rekonstruksi jalan senilai Rp400 juta disebut masuk dalam RKA APBD Perubahan 2026 dengan kode ruas R 039, masyarakat justru kembali dihadapkan pada ketidakpastian.
Anggaran boleh tercatat dalam dokumen perencanaan, tetapi pembangunan belum tentu terlaksana. Di sinilah pemerintah daerah dituntut memberikan penjelasan, bukan sekadar membiarkan masyarakat terus menunggu.
Persoalannya bukan hanya soal jalan rusak. Ini menyangkut keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan perencanaan anggaran menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Desa Siring Jaha, Rusli, membenarkan adanya rencana pembangunan jalan tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai realisasinya, belum ada kepastian yang bisa disampaikan.
"Sudah ilang kali, Pak Camat pernah menyampaikan, berdoa saja ya, Pak. Dananya Rp400 juta," ungkap Rusli kepada Infodesanews. com, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan serius. Mengapa pembangunan yang sudah disebut memiliki alokasi anggaran masih belum menunjukkan kepastian pelaksanaan?
Jika benar Rp400 juta telah masuk dalam perencanaan, publik berhak mengetahui sejauh mana prosesnya. Apakah sudah disahkan dalam APBD Perubahan? Apakah telah masuk tahapan pengadaan? Apakah sudah tersedia kontrak pekerjaan? Atau justru masih sebatas rencana di atas kertas?
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka anggaran tanpa kejelasan kapan alat berat mulai bekerja dan jalan mulai diperbaiki.
Jangan Jadikan Keterbatasan Anggaran sebagai Alasan Mengabaikan Warga
Masyarakat Siring Jaha–Banjarsuri tidak sedang menuntut pembangunan mewah. Mereka hanya menginginkan akses jalan yang layak, yang selama bertahun-tahun seolah luput dari perhatian pembangunan.
Bahkan, warga memahami jika anggaran yang tersedia belum mampu membangun seluruh ruas jalan. Namun, pembangunan sebagian titik yang paling membutuhkan penanganan pun akan menjadi langkah konkret dibandingkan terus membiarkan kerusakan tanpa kepastian.
Di tengah gencarnya pemerintah daerah berbicara tentang pemerataan pembangunan, kondisi jalan ini menjadi potret yang patut dievaluasi. Sebab, pemerataan tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pidato maupun program kerja, sementara wilayah yang membutuhkan justru terus menunggu.
Sikap transparan Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Selatan kini menjadi hal yang mendesak. Kepala Dinas PU-PR yang telah dihubungi melalui WhatsApp untuk dimintai konfirmasi terkait status rekonstruksi jalan tersebut belum berhasil memberikan keterangan karena nomor yang bersangkutan tidak aktif.
Ketiadaan keterangan ini tidak boleh menjadi akhir dari upaya memperoleh informasi. Justru Dinas PU-PR perlu membuka secara terang benderang status anggaran dan tahapan pekerjaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ada sejumlah hal yang patut dijawab secara terbuka:
Apakah anggaran Rp400 juta untuk ruas R 039 benar-benar telah disahkan dalam APBD Perubahan 2026?
Jika sudah disahkan, mengapa pekerjaan belum terlihat di lapangan?
Apakah proses pengadaan dan penetapan penyedia sudah dilakukan?
Berapa panjang jalan yang akan direkonstruksi dengan anggaran tersebut?
Jika pekerjaan belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026, bagaimana kepastian kelanjutannya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tudingan, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penggunaan uang rakyat.
Sebab, setiap rupiah dalam APBD bersumber dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen kemudian dibiarkan tanpa kejelasan.
Pemerintah daerah, khususnya Dinas PU-PR, harus mampu membedakan antara keberhasilan menyusun rencana dan keberhasilan merealisasikan pembangunan.
Puluhan tahun merupakan waktu yang tidak singkat bagi masyarakat untuk menunggu jalan yang layak. Jangan sampai harapan yang kembali muncul melalui rencana anggaran Rp400 juta justru berakhir menjadi kekecewaan baru.
Jika anggaran tersedia, jelaskan pelaksanaannya. Jika ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jika belum dapat direalisasikan, berikan kepastian dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan biarkan masyarakat terus diminta bersabar, sementara kepastian pembangunan tidak pernah benar-benar datang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak program tercatat dalam dokumen anggaran, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.
Jalan Siring Jaha–Banjarsuri tidak membutuhkan janji baru. Yang dibutuhkan warga adalah jawaban yang jelas, anggaran yang transparan, dan pembangunan yang benar-benar terwujud.
(Redaksi Infodesanews)