Kamis, 1 Oktober 2026
TERKINI
• Renungan Suci di Tugu Pancasila Blora, Pemuda Pancasila Ajak Masyarakat Bumikan Nilai-Nilai Pancasila (3 jam yang lalu) • Lampung Selatan, Duduki Pringkat 3 Nasional Dalam PPD 2026 (6 jam yang lalu) • Secara Aklamasi Mas Bro Jadi Ketua Umum DPD LPM Kabupaten Lampung Selatan (13 jam yang lalu) • Dr Darlian Pone Lantik Citra Dianto Sebagai Ketua PK Partai Golkar Umpu Semenguk (13 jam yang lalu) • Pemkab Blora Usulkan Rp8,5 Miliar untuk Pilkades Serentak 242 Desa pada 2027 (14 jam yang lalu) • Dukung Perencanaan Pembangunan Desa, Babinsa Hadiri Musrenbangdes (16 jam yang lalu) • Duta Baca Desa di Blora Dorong Generasi Muda Manfaatkan Gadget untuk Literasi dan Potensi Desa (17 jam yang lalu) • Ponpes Al Abror Rayakan HUT ke-4, Plt Asisten II Bernostalgia dan Ajak Warga Waspada Kebakaran (1 hari yang lalu) • Dari TOGA ke Pasar Digital, UMS Bekali Mitra PAKYA Herbal Strategi Instagram dan WhatsApp Business (1 hari yang lalu) • Pemerintah Desa Sidodadi Asri Gelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2027 (1 hari yang lalu)
NASIONAL 23 Februari 2022, 08:28 WIB 627 PDF

Soal Proyek Miliaran Bermasalah, Pejabat Kabupaten Bogor Dinilai “Gagap”, GMPK Akan Lapor Bupati

Admin Utama
Oleh: admin • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Soal Proyek Miliaran Bermasalah, Pejabat Kabupaten Bogor Dinilai “Gagap”, GMPK Akan Lapor Bupati
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / admin

BOGOR, INFODESANEWS – Menyoal proyek miliaran rupiah di Kabupaten Bogor yang disinyalir bermasalah, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor Raya, Jonny Sirait menyayangkan sikap pejabat Kabupaten Bogor yang ‘gagap’ alias tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan.

Bungkamnya para pejabat terkait ini, menguatkan DPD GMPK Kabupaten Bogor untuk segera melaporkan proyek rumah singgah tersebut ke aparat penegak hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Inilah potret Kabupaten Bogor. Banyak pejabatnya yang berkelit, mengeluarkan beribu alasan dan cara lain untuk bungkam soal proyek bermasalah ketika diwawancari wartawan. Tadi kita diskusi dengan wartawan, mereka mengaku belum juga mendapat jawaban dari pejabat tersebut, meski sudah beberapa kali dikonfirmasi,” ungkap Jonny, di Bogor, Selasa (22/2/2022).

Jonny menyayakan proyek di yang sumber dari dana APBD itu diduga tidak sesuai spek. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.524.000.000 itu pun hingga kini masih menjadi “siluman” atau tidak jelas.

“Nah ternyata masyarakat juga banyak yang tidak tahu ini bangunan apa, proyek siapa, berapa dananya dan bangunannya untuk apa. Itulah mengapa masyarakat menyebut ini proyek siluman. Meski begitu, tim GMPK bersama beberapa masyarakat setempat telah melakukan investigasi pada proyek tersebut,” bebernya.

Berdasarkan investigasi tersebut, pihaknya menduga banyak kejanggalan pada proyek ini.

“Banyak kejanggalan. Tidak sesuai spek. Ini kan anggarannya begitu besar, namun pengerjaannya sangat disayangkan, seolah asal-asalan. Sebab itu kami meminta APH segera memeriksa proyek ini,” ujar Jonny.

Sementara itu, wartawan sudah mencoba mengkonfirmasi Dodik selaku PPK, dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Supriadi. Namun keduanya belum memberikan jawaban atas proyek yang diduga tidak sesuai spek itu. Keduanya hanya memberikan beragam alasan belum bisa menjawabnya pertanyaan wartawan.

Minta Bupati Memeriksa

Guna menindaklanjuti temuan masyarakat dan GMPK ini, Jonny juga mengaku berencana akan menyurati Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin untuk memeriksa proyek yang menelan uang rakyat dengan jumlah fantastis tersebut.

“Kami pikir pejabat Kabupaten Bogor di bawah sulit untuk diajak komunikasi. Tadinya kami ingin dengar berita dari wartawan, bagaimana penjelasan para pejabat berkompeten terkait proyek itu. Tapi para pejabatnya gagap. Ya sudah kita coba ke atas, atau ke bu Bupati Bogor,” ungkapnya.

Pengaduan kepada Bupati Bogor tersebut, kata Jonny, mengingat permasalahan ini begitu mendesak dan masyarakat ingin tahu secara gamblang ihwal proyek yang konon merupakan rumah singgah tersebut.

“Kita juga harus menghormati upaya bupati yang menggelontorkan dana miliaran untuk proyek tersebut. Jangan sampai karena tangan-tangan pihak tak bertanggungjawab, niat baik bupati malah tercoreng, bahkan nama bupati juga tercoreng. Itu harus tetap kita jaga. Maka, GMPK akan mencoba menyurati bupati,” tandasnya.***Myd

Oleh: admin

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #NASIONAL #infodesanews #kabarindonesia
Admin Utama
Jurnalis Terverifikasi Administrator Utama

Admin Utama

Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Portal Berita INFODESANEWS.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
4 + 1 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi