Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Warga Tak Lagi Harus Jauh ke Kalianda, Egi Pangkas Jarak Pelayanan Publik (1 jam yang lalu) • Pastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana, Tim Dalwas Irjenad Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Kodim 0906/Kkr (1 jam yang lalu) • Warga Kelurahan Mlangsen Gelar Karya Bakti, Rawat Gotong Royong demi Lingkungan Bersih dan Sehat (5 jam yang lalu) • Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (19 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (1 hari yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (1 hari yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu)

TAR ancam KPUD Kabupaten Bogor kena pasal 421

Redaksi
Redaksi Jurnalis
20 Juni 2018, 15:01 WIB • ~3 mnt • 2,444

 

 

INFODESANEWS.COM-BOGOR, Senin siang 18/06/18 halaman KPU.Kab. Bogor di penuhi tokoh-tokoh masyarakat dan Pemuda yang mengatas namakan perwakilan Suara Rakyat. Mereka.mendatangi KPUD Kabupaten Bogor untuk membicarakan masalah pilkada yang di hiasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang di duga telah di lakukan oleh para kandidat paslon. Koalisin rakyat yang datang ke KPU Kabupaten Bogor bermaksud mempertanyakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan KPU Kabupaten Bogor terhadap pasangan calon no 2 dan 3 yang di duga telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Perwakilan Koalisi Rakyat yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat (TAR), LSM GANAS Dan LSM LAKI 45 mendesak KPUD Kabupaten Bogor untuk memberikan Sanksi Hukum kepada Calon Bupati Bogor yang koruptif dan cacat secara pendidikan.

Perwakilan Koalisi Rakyat mendatangi KPU dengan 3 tuntutan yang diajukan Pertama, KPUD Kabupaten Bogor harus berikan Sanksi Hukum kepada Paslon Nomor 2, Ade Yasin atas Kasus penyerobotan Lahan di Jonggol. Kedua, KPUD Kabupaten Bogor harus berikan Sanksi Hukum kepada Paslon Nomor 3, Jaro Ade, karena Ijazah palsu, yang  sama artinya  dengan cacat secara pendidikan. Ketiga, mempertanyakan mengapa KPUD Kabupaten Bogor membiarkan hal ini terjadi dan dampaknya KPUD dapat  terkena Pasal 421 KUHP.

Koalisi rakyat mengharapkan momentum Pilbup Bogor 2018 ini harus menghasilkan kepala daerah yang bersih dan berkompeten, ditunjukkan bebas dari praktek korupsi dan latar belakang pendidikannya,  bukan calon kepala daerah yang koruptif dan memakai Ijazah palsu.

 

Ketua Tim Advokasi Rakyat, Dr. Eggy Sudjana SH, MSi, meminta pihak KPUD Kabupaten Bogor untuk menentukan langkah-langkah yang akan di ambil KPUD Kabupaten Bogor mengatasi permasalahan hukum para paslon yang di duga melakukan pelanggaran.

Eggy Sudjana menegaskan seharusnya pemilihan calon pemimpin Bogor dilakukan dengan cermat dan bersih dimana para paslon juga harus mereka yang bersih.

Ketua KPUD Kab. Bogor Haryanto Subakti menjelaskan soal kasus penyerobotan tanah yang di duga telah dilakukan oleh salah satu calon, pihak KPUD tidak tahu menahu tanah mana yang telah di serobot. Pihak KPUD akan tetap melakukan tahapan pilkada seperti yang telah di tentukan.  Kalau memang sudah ada bukti-bukti yang kuat tinggal melaporkan saja ke pihak yang berwajib.

Kalau memang benar terbukti maka KPUD Kabupaten Bogor akan menindaklanjuti permintaan TAR setelah ada rekomendasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan melaporkan ke tingkat provinsi dulu, karena kami ada hirarki, mungkin besok (Selasa, 19/06) kami baru mengirim suratnya,” jelasnya.Ketua KPUD Kabupaten Bogor dalam temu bicara degan pihak koalisi rakyat, menyatakan tidak tahu menahu tentang kasus penyerobotan tanah yang di duga telah dilakukan paslon 1, walaupun mendengar ramai di medsos.

“Hasil pertemuan hari ini baru besok kita laporkan ke KPUD propinsi setelah itu seminggu kemudian baru kita akan memberikan tanggapan kembali,” tambah Haryanto.

Eggy Sudjana menyatakan akan menunggu hasil satu minggu kedepan, apabila tudak ada realiasinya maka TAR akan melaporkan langsung ke pihak yang berwajib. (Sena)

 

 

 

 

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
7 + 5 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi