Tim Verifikasi PPPA RI Melakukan VLH Evaluasi KLA Kabupaten Lamsel

(Bupati Lamsel H.Nanang Ermanto mengenakan peci hitam saat samabutan)

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi KLA Kabupaten Lampung Selatan.

Verifikasi lapangan yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dilaksanakan secara virtual di Aula Rajabasa, kantor bupati Lampung Selatan, Jumat siang (4/6/2021).

Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Hadir juga Ketua TP PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, Ketua DWP Lampung Selatan, Yani Thamrin, serta Fasilitator KLA Provinsi Lampung Toni Fisher.

Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berharap, dengan terselenggaranya kegiatan VLH Kabupaten Layak Anak tahun 2021 ini, dapat memberikan manfaat yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak setiap anak dapat terpenuhi.

Nanang juga berharap kegiatan itu dapat menjadi acuan dalam membangun komitmen bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan dan program kegiatan.

Sehingga kedepannya dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan melalui koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan Kabupaten Layak Anak.

“Semoga Verifikasi Lapangan Hybrid KLA tahun 2021 ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Dan Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak,” ujar Nanang saat memberikan sambutan Verifikasi Lapangan Hybrid dihadapan Tim Verifikasi KLA secara virtual.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, Kabupaten Layak Anak merupakan Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Kepala Daerah atas prestasi dan kontribusi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan untuk semua anak.

Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya VLH Kabupaten Layak Anak oleh Tim Independen bersama Tim Asisten Deputi Kementerian PPPA.

“Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung komitmen pemerintah daerah dalam upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak. Serta meningkatkan koordinasi semua pihak dalam upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, selaku Ketua Tim Verifikasi Lapangan Hybrid, Yanti mengatakan, untuk mewujudkan KLA di seluruh Indonesia, telah ditetapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk melindungi anak.

“Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar Yanti mewakili Deputi Pemenuhan Hak Anak.

Yanti menambahkan, pada era otonomi yang diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002, pembangunan Kabupaten Layak Anak juga telah terintegrasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dalam Undang-Undang ini dipertegas, bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Yanti menyampaikan, tahun 2021 merupakan tahun yang baik bagi anak-anak Indonesia. Sebab kata dia, di tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dia menyebut, dengan lahirnya Perpres tersebut berarti dasar hukum pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Indonesia menjadi lebih kuat.

“Maka kedepan seluruh kabupaten/kota di Indoensia dapat segera menyempurnakan Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan program perlindungan anak dengan lebih leluasa tanpa ragu-ragu lagi,” katanya.

Dengan terbintya Pepres KLA tersebut lanjut dia, tentu juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan dampak yang luas.

“Sehingga kabupaten/kota dapat mengembangkan program perlindungan anak melalui berbagai aktivitas sesuai dengan komitmen-komitmen yang telah dibangun. Dan diharapkan pada tahun 2030 Indonesia Layak Anak dapat terwujud,” pungkasnya.

Diketahui, Kabupaten Lampung Selatan sejak 2015 mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat pratama. Kemudian, pada 2017, 2018, dan 2019 juga dengan predikat pratama. Diharapkan tahun ini meningkat menjadi madya. (Az/kmf)