BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora memastikan akan melanjutkan kerja sama strategis dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tahun 2026 dalam upaya mencetak sarjana desa melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini menyasar kepala desa, perangkat desa, serta pegiat desa agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan jenjang sarjana.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, dalam acara Kenduri Desa yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Blora, Senin (12/1/2026), bertepatan dengan Peringatan Hari Desa Tahun 2026.
Bupati Arief Rohman menegaskan, Pemkab Blora bersama UNNES akan kembali membuka akses pendidikan tinggi bagi aparatur dan pegiat desa melalui skema RPL, yang mengakui pengalaman kerja sebagai bagian dari proses akademik.
“Dan untuk tahun 2026 ini, kami melanjutkan program RPL bersama UNNES. Nantinya akan dibuka kesempatan bagi 250 kepala desa atau perangkat desa yang ingin mengikuti RPL. Untuk beasiswa, 30 persen akan kami subsidi,” ujar Bupati.
Program RPL UNNES sebelumnya telah disosialisasikan sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, khususnya di Kabupaten Blora. Melalui program ini, pengalaman kerja para kades dan perangkat desa dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS), sehingga masa studi menjadi lebih efisien.
Acara Kenduri Desa tersebut turut dihadiri Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT RI, Dr. H. Tabrani, jajaran Forkopimda Blora, serta para kepala desa se-Kabupaten Blora.
Selain menjadi ajang refleksi Hari Desa, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama dan penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Aceh, dan daerah lainnya.
Melalui keberlanjutan kerja sama dengan UNNES, Pemkab Blora berharap lahir sarjana-sarjana desa yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan.**Redaksi.
