BLORA, INFODESANEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora menyelenggarakan Rapat Koordinasi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang dihadiri oleh 25 perwakilan dari Kecamatan dan Direktur BUMDes ini berfokus pada pembekalan tata kelola dana bantuan sosial “Ketapang”, dengan menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang ketat sesuai proposal dan akuntabilitas dalam pelaporan.
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windrati, menyampaikan, kewajiban penyampaian laporan kegiatan secara berkala. Untuk kejelasan teknis mengenai periode pelaporan, para peserta dapat berkoordinasi langsung dengan pihak yang ditunjuk.
“Merespons kebutuhan di lapangan, diusulkan adanya pelatihan khusus bagi para pengelola, terutama pemuda, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Meski anggaran yang dialokasikan minimal, usulan ini akan dipertimbangkan serius untuk memastikan tujuan program tercapai,” ucapnya, Kamis (13/11/2025).
Lanjutnya, bahwa program Ketapang mengalokasikan 20% dari dana untuk dikelola oleh penerima. Penerima dana diberikan fleksibilitas untuk menentukan jenis usahanya, asalkan menguntungkan dan sesuai peraturan.
“Unit usaha yang dibentuk harus berbadan hukum dan dapat bekerja sama dengan mitra atau pihak ketiga, asalkan kerja sama tersebut saling menguntungkan dan sejalan dengan bidang pertanian, seperti contoh yang ada di Kudus,” terangnya.
Lebih lanjut, bahwa BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes) dapat menjalankan bidang usaha sejenis, seperti di sektor pertanian, dengan prinsip kolaborasi.
“Harus seperti saudara kandung, bersaing dalam arti yang positif,” terangnya.
Kemitraan dengan pihak ketiga, seperti perusahaan, diperbolehkan untuk memperkuat usaha. Namun, seluruh kerja sama dan pembentukan unit usaha wajib mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk kesesuaian dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha.
Diharapkan dengan adanya evaluasi dan klarifikasi mekanisme ini, pengelolaan dana 20% untuk program Ketapang ke depan dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Blora.**Red
