Senin, 9 November 2026
TERKINI
• Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (17 jam yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (1 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (1 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (1 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu) • LSM PRO RAKYAT Desak Green SM Disetop,Pembangunan Pool Way Halim Segera Disegel (2 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Hiburan, Lamsel Fest 2026 Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah (2 hari yang lalu) • Parenting Akbar SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Hadirkan Ustaz Pujiono, Perkuat Sinergi Orang Tua dan Sekolah dalam Mendidik Generasi Saleh (2 hari yang lalu)
NASIONAL 01 Mei 2026, 10:14 WIB 2,669 PDF

Fraksi PDI Perjuangan Boikot Rapat DPRD Blora, Mosi Tidak Percaya pada Ketua

Kabiro Blora
Oleh: Kabiro Blora • ~1 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Fraksi PDI Perjuangan Boikot Rapat DPRD Blora, Mosi Tidak Percaya pada Ketua
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Kabiro Blora

BLORA, INFODESANEWS – Suasana politik di Gedung DPRD Kabupaten Blora memanas, Kamis (30/4/2026). Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menyatakan sikap tidak menghadiri dua agenda penting, yakni Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Langkah boikot ini sebagai bentuk protes keras dan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Blora yang dinilai tidak transparan dan sulit diajak komunikasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Blora, Andita Nugrahanto, menegaskan keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, hak-hak anggota dewan diabaikan oleh pimpinan, terutama terkait transparansi data anggaran.

“Bagaimana kami bisa bekerja maksimal jika meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja tidak diberikan oleh Ketua? Ini preseden buruk bagi transparansi lembaga,” ujar Andita.

Ia menambahkan, komunikasi dengan Ketua DPRD juga sangat sulit. “Ketua susah sekali dikomunikasi oleh anggota. Padahal secara kuantitas kita hanya 45 orang. Mengelola komunikasi dengan 45 orang seharusnya bukan perkara mustahil,” lanjutnya.

Andita menegaskan, selama tidak ada perubahan sikap dari Ketua, fraksinya akan konsisten dengan mosi tidak percaya ini. “Kami ingin DPRD berjalan di relnya. Kami tidak akan tinggal diam jika fungsi kedewanan dikebiri oleh pola kepemimpinan yang tertutup,” pungkasnya.**Red

Oleh: Kabiro Blora

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #NASIONAL #infodesanews #kabarindonesia
Kabiro Blora
Jurnalis Terverifikasi Kepala Biro Blora

Kabiro Blora

Koordinator pewarta dan liputan wilayah Blora, Sesarengan mBangun Blora, Jawa Tengah.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
9 + 6 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi