Indikasi Korupsi, Diduga Oknum Perangkat Desa Rangkap Jabatan

PATI,INFODESANEWS.COM – Lagi- Lagi Ada oknum perangkat Desa Sidoluhur rangkap jabatan.” Hal ini menjadi Perbincangan ramai warga sekitar,Jumat (25/2/22).

Padahal jelas dalam undang-undang 6 tahun 2014 berbunyi tentang larangan dengan dua hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
2. Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 29 huruf (i) Juncto Pasal 51 huruf (i). Tentang kedua hal yang disebutkan diatas, Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud.

Fakta di lapangan di temukan adanya pelaksanaan kewenangan dan tugas yang kuat di indikasikan rangkap jabatan sehingga menimbulkan dampak terhadap tindak pidana berupa penggunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang menyimpang dari tujuan dan maksud yang diberikan kewenangan jabatan.

Apalagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara.” Oleh karena itu,penyelesaiannya menggunakan hukum tindak pidana korupsi.

Hal itu di ungkapkan salah satu warga benama XX ( nama samaran ) kepada media  adanya rangkap jabatan di desanya.

” Terkait rangkap jabantan itu di perkirakan telah merangkap jabantan mulai tahun 2018,” ujarnya.

Lebih lajut dalam keterangannya oknum perangkat yang memeiliki jabatan Kepala Seksi Administrasi di desa dan merangkap jabatan PJ Sekdes Sidoluhur bernama SD ( nama samaran ).

Perlu di ketahui didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pejabat dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi, BUMN dan BUMD, Serta PNS yang merangkap jabatan komisaris akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapablitas, berpotensi KKN.

Dalam ketentuan hukum jika dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas jabatan menimbulkan dampak terhadap tindak pidana berupa penggunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang menyimpang dari tujuan dan maksud diberikannya kewenangan jabatan, apalagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu penyelesaiannya menggunakan hukum tindak pidana korupsi.(rijal)