Senin, 9 November 2026
TERKINI
• Polres Blora Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Tersangka Pemain Lama Diringkus (2 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (5 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (5 jam yang lalu) • Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (1 hari yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (2 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (2 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (2 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (2 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (2 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (2 hari yang lalu)
NASIONAL 18 Januari 2020, 20:19 WIB 2,537 PDF

Ini Syarat Menjadi PPK dan Berkas Kelengkapan Administratif Mendaftar untuk Pilkada Lutra

admin
Oleh: admin • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Ini Syarat Menjadi PPK dan Berkas Kelengkapan Administratif Mendaftar untuk Pilkada Lutra
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / admin

LUTRA(SULSEL), INFODESANEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara(Lutra), Sulawesi-Selatan(Sulsel) hari ini, Sabtu(18/1/2020), pendaftaran dan pengambilan formulur badan AdHoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Utara 23 September 2020.

1. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK :

  • Warga negara Indonesia.
  • Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
  • Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
  • Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
  • Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  • Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.
  • Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

 

2. KELENGKAPAN ADMINISTRATIF :

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku.
  • Fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
  • Surat pernyataan yang bersangkutan yang bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang memuat pernyataan:
    1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
    2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
    3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
    4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
    5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan.
    6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK.
    7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
    8. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas, klinik, atau rumah sakit setempat. (yustus)
Oleh: admin

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #NASIONAL #infodesanews #kabarindonesia
admin
Jurnalis Terverifikasi Wartawan / Pewarta Redaksi

admin

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
8 + 4 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi