LUTRA(SULSEL), INFODESANEWS – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Luwu Utara(Lutra) yang berjuluk Bumi Lamaranginang tengah membuka penjaringan Calon Ketua Umum yang baru untuk periode 2020-2024.
Jadwal penjaringan mulai dibuka dari 10 hingga 15 Januari 2020 dan Verifikasi kelengkapan berkas pada 16 Januari 2020 serta penyampaian perbaikanatau sanggahan 17 Januari 2020.
“Sehubungan dengan habisnya masa jabatan ketua serta kepengurusan KONI sebelumnya akhir Desember 2019, maka per 10 Januari dibuka penjaringan dan penyaringan calon Ketua/Nakhoda KONI Kabupaten Lutra periode 2020 hingga 2024,” kata Ketua tim penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI, Jamiluddin, SE di Masamba, Minggu(12/1/2020).
Dia memaparkan susunan tahapan penjaringan. Dimulai dari 10 sampai 15 Januari, bakal calon ketua KONI harus mengambil formulir pendaftaran di Kantor KONI Kabupaten Lutra. Kemudian pengembalian formulir dilakukan pada 15 Januari.
Pada masa pengembalian formulir, tim penjaringan dan penyaringan mengumumkan pada 16 Januari serta 17 Januari penyampaian perbaikan atau sanggahan,” ujar Jamiluddin mantan Kepala UPT SMAN 18 Lutra.
Apakah ada bakal calon ketua KONI yang mengikuti penjaringan atau tidak ada sama sekali peserta. Kalau tidak ada atau sepi peminat, maka proses tahapan akan diperpanjang lagi.
“Barulah pengumuman akhir masa tahapan penjaringan akan diumumkan pada akhir Januari sehingga dilaksanakan Musorkab KONI Lutra 2020,” tuturnya.
Jamiluddin bersama Panitia penjaringan lainnya yakni, Wakil Ketua Alimuddin Dana, Sekretaris Jusman dan anggota Hamsyah dam Sukur, mengatakan menjadi bakal calon ketua KONI Kabupaten Lutra bukan perkara mudah. Ada sejumlah persyaratan ketat dan mengikat.
“Pertama, memperoleh rekomendasi atau dukungan tertulis yang diusulkan minimal 10 anggota cabang olahraga atau anggota KONI,” tutur Jamiluddin.
Kemudian, setidaknya, peserta memiliki pengalaman sebagai pengurus cabang olahraga atau KONI minimal selama satu periode. Sudah pasti, peserta harus memiliki KTP atau berdomisili di Bumi Lamaranginang(Lutra, red).
“Bila peserta adalah PNS, anggota TNI/Polri, maka harus melampirkan surat izin dari institusinya,”tambahnya.
Selain itu, memuat sejumlah pernyataan tertulis dan melampirkan formulir beserta persyaratan yang harus difotocopy, menandatangani fakta integritas dan lainnya.(yustus)
