LAMPUNG, INFODESANEWS | Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara petani singkong dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung di ruang rapat utama berlangsung panas. Ketegangan ini muncul dari kekecewaan petani terhadap lambannya penanganan isu harga singkong yang dinilai terus merugikan mereka.
Puluhan petani yang hadir mendesak DPRD Lampung untuk segera mengambil langkah nyata guna mengatasi permasalahan harga singkong yang fluktuatif dan merugikan. Mereka menilai kebijakan yang ada saat ini belum memberikan perlindungan memadai bagi petani.Senin.(13/1/2024)
Petani Kecewa, DPRD Diminta Bertindak Konkret
“DPRD jangan hanya bicara, kami butuh solusi nyata. Harga singkong terus merosot, dan kami sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata!” ujar salah satu perwakilan petani dengan penuh emosi.
Merespons keluhan tersebut, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Singkong, Condrowati, menegaskan bahwa pihaknya telah memperjuangkan berbagai kebijakan untuk melindungi petani. Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur tata niaga singkong secara lebih adil.
Condrowati Tegaskan Perjuangan DPRD
“Kami ini sudah berjuang keras di DPRD untuk kepentingan para petani. Usulan Perda sudah kami siapkan, dan ini bukan proses yang instan. Tolong beri kami waktu untuk menyelesaikannya!” ujar Condrowati dengan nada tegas.
Meski demikian, pertemuan tersebut berjalan alot. Kedua pihak saling mempertahankan argumen tanpa mencapai kesepakatan yang memuaskan. Para petani merasa perjuangan mereka selama ini belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah.
Pentingnya Dialog Konstruktif
Situasi ini menjadi gambaran nyata betapa kompleksnya permasalahan harga singkong di Lampung, yang memengaruhi kehidupan ribuan petani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan konkret yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
RDP ini menjadi pengingat pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, masalah seperti ini sulit terselesaikan. Petani berharap DPRD dan Pemprov Lampung segera memberikan solusi yang adil dan berpihak pada mereka, mengingat singkong adalah salah satu komoditas unggulan Lampung yang menopang perekonomian lokal.(Ronald)
