Rabu, 18 November 2026
TERKINI
• Gerbong Birokrasi Lamsel Bergerak, Sekda Supriyanto Lantik 11 Pejabat (11 jam yang lalu) • Dukung Pemenuhan Gizi Pelajar, Babinsa Loa Raya Dampingi Penyaluran MBG (17 jam yang lalu) • Ditargetkan Akhir Tahun Selesai, Revitalisasi SDN 2 Banjarjo Capai 60 Persen (17 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (18 jam yang lalu) • Wujudkan Kelancaran Program KDKMP, Babinsa Dampingi Penyerahan Kendaraan dari Agrinas (18 jam yang lalu) • Revitalisasi SDN Tlogowungu Capai 30 Persen, Kepala Sekolah Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • Bukan Sekadar Pesta, Lamsel Fest 2026 Tinggalkan Cerita dan Harapan (1 hari yang lalu) • TK Eka Prapti Pengkolrejo Kini Punya Wajah Baru Berkat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (1 hari yang lalu) • Pasi Ops Kodim 0906/Kkr, Hadiri Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Zebra Mahakam (1 hari yang lalu)

Tilang Pajak Mati, Peradi Semarang Siap Gugat Polisi

Redaksi
Redaksi Jurnalis
14 Desember 2017, 16:57 WIB • ~3 mnt • 2,577

Semarang, Infodesanews.com – Bagi para pengendara kendaraan bermotor yang ditilang pihak kepolisian saat ada rajia hanya karena telat bayar pajak STNK (surat tanda nomor kendaraan), tampaknya bisa bernafas lega, pasalnya bantuan hukum bakal diberikan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang secara gratis. Bahkan masyarakat juga diminta mengadu ke Peradi apabila mengalami penindakan hukum yang keliru.

“Kalau ada masyarakat ditilang polisi karena telat bayar pajak, silahkan bawa bukti ke Peradi, nanti akan kami gugat polisi, berupa gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan,”kata Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera menanggapi peryataan Kasatlantas Polrestabes Semarang di media masa, Rabu (12/12/2017).

Pihaknya juga meminta masyarakat yang berkendara jangan bersedia tanda tangan apabila ditilang karena telat bayar pajak STNK. Kecuali apabila pihak kepolisian yang menilang bersedia menulis keterangan dalam slip tilangnya, menyebutkan ditilang karena belum bayar pajak.

Terkait masalah penilangan karena telat pajak tersebut, Yosep mengaku organisasinya telah berkirim surat ke Kapolrestabes Semarang, dengan nomorP77/DPC.PERADISMG/XII/2017, untuk melakukan audiensi. Ia mengatakan apabila surat audiensi tersebut tidak ditanggapi dalam waktu dua minggu, maka, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

“Gugatan itu merupakan representasi keluhan masyarakat yang selama ini terjadi. Kami, Peradi hadir supaya kedudukan masyarakat dapat setara dengan negara,”tandasnya.

Pihaknya merasa perlu berdiskusi dengan pihak kepolisian mengenai penegakkan hukum tilang yang diduga tidak sesuai dengan Pasal 288 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Menurutnya, pandangan Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi  yang menerapkan Pasal 70 dalam UU Lalu lintas tidak tepat. Ia menyatakan, pandangan tersebut jelas keliru dan salah mengartikan, karena dianggap tidak membayar pajak STNK sama dengan tidak membawa STNK.

“Oleh karena itu, kami ingin mengajak pihak kepolisian untuk berdiskusi lebih jauh mengenai hal itu. Supaya tidak keliru lagi nanti pada saatnya,” ungkapnya.

Sama halnya dengan pandangan pakar hukum pidana, Bernard L. Tanya yang menyatakan, asas hukum yang patut dipandang ialah, Expressio unius, exclusio alterius. Maksudnya adalah, sebuah hal yang spesifik, jangan diartikan secara melebar.

Bernard mengatakan, kepolisian tidak bisa mengimplementasikan Pasal 70 pada STNK yang telat pajaknya. Ia mengatakan, di dalam Pasal 288 sudah mengungkap jelas bahwa pasal tersebut mengacu pada pasal 106. Dia mencontohkan, ruang toilet khusus perempuan tidak bisa diartikan juga dapat digunakan oleh orang lain selain perempuan.

“Asas itu yang harus kita pegang. Kalau melenceng, pemahamannya akan keliru,” sebutnya.

Nominator hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai, STNK kendaraan bermotor berbeda dengan pajak kepada negara. Bernard mengatakan, STNK berdiri terpisah dan validasinya selama lima tahun. Sehingga, berbeda antara STNK dan pajak kendaraan bermotor.

“Jadi apabila telat bayar pajak, bukan dipidana melainkan sanksi administrasi sesuai ketentuan pajak,”ungkapnya.

Sebelumnya, Humas PN Semarang Semarang M. Sainal menyebutkan, apabila memiliki STNK bermotor yang mati pajaknya, kemudian saat ada razia aparat kepolisian langsung ditilang dipastikan masih bisa menempuh upaya keberatan sebelum proses sidang diputus di pengadilan.

“Mekanisme ajukan keberatan bisa langsung di ajukan sebelum sidang dimulai. Kalau ndak ajukan keberatan pengadilan ndak tahu, bisa disampaikan sebelum majelis hakim mengetuk palu sidang,”kata M. Sainal .

Nantinya, lanjut Sainal, majelis hakim bisa bertanya apakah keberatan berdasar atau tidak, sehingga semua bisa dipertimbangkan.

“Jadi hakim tahu alasan keberatan mengapa, kemudian orang yang ditilang bisa membuktikan, yang jelas tidak tertutup ruang ajukan keberatan di pengadilan,” tandasnya.

Oleh: Redaksi

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaksi
Jurnalis Terverifikasi Dewan Redaksi

Redaksi

Jurnalis dan kontributor portal berita siber INFODESANEWS - Bersama Membangun Indonesia.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
6 + 7 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi