BLORA, INFODESANEWS – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Persoalan ini muncul dalam peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sensus (DT Sen), di mana hanya masyarakat masuk desil 1-5 yang berhak mendapat PBI.
“Penentuan data ini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Dialah yang memiliki instrumen untuk melihat satu per satu masyarakat Blora mana yang betul-betul masuk desil 1 sampai 5,” tegas Edy Wuryanto.
Ia menyatakan ada 33.000 data yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, sehingga berpotensi mengorbankan warga miskin yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan.
Ia memberikan peringatan keras kepada BPS untuk tidak main-main dalam menentukan klasifikasi desil masyarakat.
“Anda jangan main-main di dalam menentukan desil 1-10, 1-5 terutama. Kalau Anda main-main yang rugi adalah orang miskin. BPS harus betul-betul kekeh dengan instrumen yang dimiliki dan tidak boleh ada intervensi oleh siapapun,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk mengadvokasi warga miskin yang terancam tidak mendapat PBI. Langkah yang akan ditempuh antara lain mengusulkan revisi data di BPS dan mendorong pemerintah daerah menyediakan backup jaminan sosial.
Edy juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh alokasi untuk rakyat miskin, terutama di sektor kesehatan.
“Boleh efisiensi di birokrasi, tetapi untuk rakyat miskin, apalagi ini urusan kesehatan, jangan,” tegasnya.
Untuk memastikan pengawalan yang tegas, Edy menyatakan akan memantau dan mengundang BPS dalam rapat kerja lintas sektoral jika permasalahan data untuk 33.000 warga Blora tersebut masih krusial.
“Kami akan pantau. Nanti ketika ternyata 33 ribu ini masih bermasalah, kami akan undang lagi BPS dalam forum lintas komisi untuk membahasnya,” pungkasnya.**Red
